PKT Preservasi Jalan dan Jembatan DKI - Jabar Serap 7.600 Pengangguran

fin.co.id - 15/10/2021, 14:13 WIB

PKT Preservasi Jalan dan Jembatan DKI - Jabar Serap 7.600 Pengangguran

 

JAKARTA - Program Padat Karya Tunai (PKT) preservasi jalan dan jembatan yang dilakukan di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR TA 2021, melibatkan sedikitnya 7.600 orang yang saat ini dalam kondisi menganggur.

Hal itu sebagai implementasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah di masa pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat, khususnya bagi yang terdampak akibat pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Preservasi II BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Robert Himawan Hamiseno, S.T., M.T, saat menerima kunjungan Presstour Forwapu di kawasan pesisir pantai Tasikmalaya, Rabu (13/10/2021).

"Tahun ini (2021) dan juga tahun depan (2022) penanganan preservasi jalan jembatan tetap dilaksanakan juga. Jadi kita memelihara baik itu dari paket kontraktual maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satker, untuk menjaga kemantapan jalan di wilayah ini. Tentunya program pemerintah dari Pak Presiden yaitu PEN adalah padat karya. Disini juga kami laksanakan sejak akhir 2020, tahun ini juga masih berjalan dan tahun depan juga diprogramkan untuk padat karya nya. Target tahun ini 7.600 tenaga kerja, tahun depan diprogramkan 6.000 an tenaga kerja," ungkap Robert kepada awak media.

BACA JUGA: Bendungan Leuwikeris Jadi Solusi Pengairan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Cilacap

Robert menjelaskan, dalam perekrutan peserta PKT jalan dan jembatan, pihaknya melibatkan unsur muspika setempat. Koordinasi ini sangat penting agar penerima manfaat PKT tepat sasaran.

[caption id="attachment_565368" align="alignnone" width="680"] Kepala Bidang Preservasi II BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Robert Himawan Hamiseno, S.T., M.T, (Kanan) dan PPK Wilayah III Provinsi Jawa Barat, BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Edwin Mochamad Syeifudin Zuhri, S.T., M.M.T (kiri) saat menerima kunjungan Presstour Forwapu di kawasan pesisir pantai Tasikmalaya, Rabu, 13 Oktober 2021. (Sigit Nugroho/FIN) Kepala Bidang Preservasi II BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Robert Himawan Hamiseno, S.T., M.T, (Kanan) dan PPK Wilayah III Provinsi Jawa Barat, BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Edwin Mochamad Syeifudin Zuhri, S.T., M.M.T (kiri) saat menerima kunjungan Presstour Forwapu di kawasan pesisir pantai Tasikmalaya, Rabu, 13 Oktober 2021. (Sigit Nugroho/FIN)[/caption]

"Mereka direkrut terutama untuk yang tidak memiliki keahlian khusus (Unskillfull). Jadi memang mereka yang di PHK, mereka yang butuh pekerjaan itu direkrut. Mekanismenya bisa berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat atau Kecamatan. Mereka yang direkrut yang memiliki KTP lokal," jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, PPK Wilayah III Provinsi Jawa Barat, BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Edwin Mochamad Syeifudin Zuhri, S.T., M.M.T. menjelaskan, para peserta PKT preservasi jalan dan jembatan, digaji sesuai Upah Minimal Regional (UMR) di wilayah pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh para peserta PKT preservasi jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mereka digaji Rp100 ribu perhari untuk pekerja biasa, sedangkan mandor digaji Rp120 ribu perhari.

"Ini sesuai UMR di wilayah Kabupaten Tasik, dibayarkan setiap minggu. Sebelum melaksanakan PKT ini kita sosialisasikan dengan Muspika setempat," jelasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Cipatujah, Desa Sindangkerta, Mansyur, yang juga merupakan peserta program PKT mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

"Saya berterima kasih kepada PU khususnya. Dengan adanya padat karya, bisa membantu masyarakat yang ikut dan masyarakat yang ikut kan banyak yang perekonomiannya terbantu. Terus yang di PHK dari kota yang kerja di pabrik-pabrik kan bisa ikut bekerja," kata Mansyur.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Ubah Kawasan Kumuh Cipanyir Kota Tasikmalaya Jadi Instagramable

Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun.

Admin
Penulis