JAKARTA - Pasca ditetapkannya sejumlah wakil rakyat sebagai tersangka, sejumlah pihak mendorong untuk mengusut tuntas. Baik kolega DPR ataupun ruang lingkup kerja di Parlemen Senayan.
Usulan tersebut juga langsung direspon Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK). Jetua KPK Firli Bahuri menyatakan tengah membidik Banggar DPR dan lingkup sekitarnya terutama dalam kasus Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengapresiasi langkah KPK yang akan mengusut siapapun yang terlibat di banggar ataupun kesetjenan.
"Tentunya hal itu harus didukung penuh. Agar parlemen kita bersih dan bekerja dengan optimal tanpa kepentingan ekonomi dibaliknya," Kata Ujang, Rabu (29/9).
Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini menegaskan, jika sudah banyak ditemukan anggota DPR atau pimpinan DPR menjadi tersangka, sudah semestinya penindakan dilakukan dengan tegas dan tuntas tanpa mundur sekalipun.
"Jangan tarik ulur dalam melakukan penindakan hingga vonis nanti. Bilamana dilakukan dengan optimal, DPR juga bisa jadi contoh dan dipercaya masyarakat karena menjadi parlemen yang bebas dari korupsi," terangnya.
Sebelumnya, secara terpisah hal senada juga disampaikan oleh Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku tidak kaget akan sejumlah dewan yang masih tersandung kasus korupsi hingga saat ini.
"Kasus korupsi di DPR bukan kali yang pertama, sangat mungkin hal ini menjadi praktek lazim sehingga bukan saja mereka yang terlibat tapi orang disekitarnya juga," kata Lucius di Jakarta, kemarin.
Lucius pun menyampaikan, ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dugaan kasus korupsi kearah kolega ataupun ruang lingkup tersangka bukan hanya dilingkungan keluarga tapi juga lainnya.
" Sangat besar kemungkinan dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan yang ada," terangnya.
Terlebih Lucius menambahkan di ruang lingkup DPR sendiri sering kali menghambur-hamburkan uang rakyat yang tentunya fungsinya kurang bermanfaat bagi rakyat justru menguntungkam anggota atau pejabat didalamnya.
Sebagai contoh, DPR diam-diam tengah membangun proyek security sistem dengan nilai yang cukup fantastis, sekitar Rp 58.349.745.700,40 miliar. Berdasarkan data LPSE DPR, proyek ini menggunakan dana APBN 2021.
Dalam website LPSE dpr tersebut dijelaskan bahwa tender proyek itu sudah selesai dilaksanakan dengan nilai Rp56 miliar.
"Apa sih urgensi pembangunan security sistem gedung DPR ini untuk saat ini? Inikan lagi situasi pandemi, kok jadi parah begini," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada wartawan.
