JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, bahwa pemerintah bakal mengekspor listrik sebesar 300 MW melalui transmisi bawah laut 400kV.
"Pemerintah melalui BP Batam telah menandatangani MoU dengan Sunseap Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik Solar PV Terapung sebagai bagian dari langkah strategis memaksimalkan pemakaian energi terbarukan," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Menurut Basilio, Indonesia siap bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dia berharap pasokan listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatra dan Nusa Tenggara.
"Ini membuka peluang untuk menyelenggarakan studi-studi kelistrikan dan Kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)," ujarnya.
"Saya juga menilai penting bagi seluruh K/L in-line dengan proses investasi murni yang tidak menggunakan APBN," sambungnya.
Basilio menegaskan, Sunseap sebagai joint venture harus mampu memenuhi tanggung jawabnya, mulai dari persyaratan sebagai importir/eksportir listrik, lisensi/perizinan, partisipasi dalam pasar grosir listrik internasional, hingga menyusun mekanisme komersial yang menguntungkan kedua pihak.
"Terkait rencana ekspor, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis yang sesuai dan dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan/EBT dan energi bersih," tuturnya.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menambahkan, besarnya potensi tenaga surya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan energi.
"Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional ESDM, kami mencermati regulasi kedua negara terkait pemenuhan listrik dalam negeri sebelum di ekspor," pungakasnya. (der/fin)
