Waspada Lonjakan Kasus Baru Covid-19, PKS: Jangan Kasih Kendor

/p>

JAKARTA - Pemerintah harus menindaklanjuti teguran WHO dan tetap waspada dengan potensi lonjakan kasus baru Covid-19. Jangan terbuai dengan hasil capaian yang bersifat sementara.  

/p>

Termasuk jangan lengah akan peningkatan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi.  Sebab saat ini ditemukan beberapa varian baru virus Covid-19 yang belum diketahui daya tularnya.

/p>

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur. Selain terus mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.

/p>

"Terlalu dini untuk mengatakan, bahwa penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah berhasil. Semua masih berproses. Masih banyak faktor yang memungkinkan melonjaknya kasus baru Covid-19 sebagaimana yang terjadi di AS, Singapura dan Malaysia. Pemerintah harus konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Jangan kasih kendor," kata politisi PKS tersebut. 

/p>

Mulyanto mengingatkan bahwa laju vaksinasi kita masih lambat.  Data dari “Our World In Data” hari ini memperlihatkan coverage vaksinasi kita baru 28 persen penduduk.  Sementara AS dan Malaysia masing-masing sudah mencapai 63 persen dan 67 persen.  Bahkan, Singapura sudah lebih dari 80 persen.

/p>

Belum lagi angka laju kasus fatal, yakni rasio antara jumlah kematian terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 3.4 persen.  Artinya dari 100 pasien yang positif Covid, sebanyak lebih dari 3 orang meninggal.  Bandingkan dengan di AS dan Malaysia yang masing-masing sebesar 1.3 persen dan 1.9 persen.  Singapura angka laju kasus fatal hanya sebesar 0.1 persen.

/p>

"Dengan masih rendahnya tingkat cakupan vaksinasi dan tingginya angka laju kasus fatal tersebut, maka Indonesia masih tergolong rawan terhadap risiko kematian akibat Covid-19. Karena itu sudah semestinya pemerintah tetap waspada dan memperhatikan dengan serius teguran WHO tersebut.  Jangan abai atau menganggap enteng," ujarnya, Senin (20/9). (khf/fin)

/p>