Tumpang Tindih Aturan Jadi Kendala Pemilu 2024

/p>

JAKARTA - Ketua Bawaslu Abhan meminta untuk kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih dan mulitafsir untuk dibenahi. Hal ini untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

/p>

"Perlu penataan sistem pemilu. Salah satunya, regulasi yang tumpang tindih dan multitafsir," ujar Abhan, dikutip Sabtu (18/9).

/p>

Menurutnya tumpang tindih dan multitafsir regulasi yang selama ini terjadi dalam Pilkada dan Pemilu beberapa waktu lalu, sangat memberi implikasi hukum. 

/p>

Dia mencontohkan dalam Pilkada Serentak 2020, KPU menggunakan metode e-rekap (elektronik rekapitulasi) sebagai alat membantu metode penghitungan. Padahal, ungkap Abhan, metode tersebut tidak diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

/p>

"UU Pemilihan (Pilkada) sudah memungkinkan adanya e-Rekap, tapi dalam UU Pemilu tidak diatur. Kalau tidak diatur maka akan jadi masalah," tegasnya.

/p>

Oleh karena itu dia melanjutkan, perlunya presiden mengeluarkan Perppu, jika UU Pemilu tidak segera direvisi. 

/p>

Ini diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk mengatasi tumpang tindih dan multitafsir regulasi antarpenyelenggara."Kalau tidak ada revisi, maka perlu payung hukum berupa Perppu," pungkasnya. (khf/fin)

/p>