Transisi Kepala Daerah Jangan Terlalu Lama, DPR: Petahana Kalah Lebih Rumit Lagi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Yakni soal efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada.

/p>

"Efisiensi anggaran harus menjadi perhatian bersama agar tidak menambah beban keuangan negara di masa pandemi ini," tegas Saan, Kamis (16/9).

/p>

Menurut politisi NasDem itu, usulan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk membiayai Pemilu dan Rp26 triliun untuk membiayai Pilkada 2024 yang disampaikan KPU, perlu dicermati kelayakannya jika dikaitkan dengan kondisi riil yang sedang terjadi saat ini.

/p>

"Kita memahami beban kerja yang tidak ringan dengan tingkat kerumitan yang tinggi, tetapi efisiensi anggaran tetap harus menjadi concern bersama," terangnya.

/p>

Kedua, perlu penetapan waktu yang jelas terkait pelaksanaan pilkada dan pemilu, karena mempertimbangkan efektivitas pemerintahan. Karena, kata Saan, pengalaman selama ini, masa transisi yang terlalu lama akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan daerah.

/p>

"Bila kepala daerah lama masih bekerja tapi sudah ada kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada, biasanya akan membuat suasana di pemerintahan daerah tidak kondusif. Apalagi bila petahana kalah akan lebih rumit lagi. Untuk itu, masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru sebaiknya tidak terlalu lama," papar Saan.

/p>

Usulan pemerintah dan KPU mengenai besaran anggaran untuk menopang pelaksanaan pemilu dan pilkada serta waktu pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024, ujar Saan, perlu disinkronkan dengan berbagai pendapat dan pandangan Komisi II DPR untuk mencapai titik temu yang menggambarkan kepentingan bangsa dan negara. (khf/fin)

/p>