Utang Luar Negeri Indonesia Nyaris Rp6.000 Triliun, BI: Masih Sehat

fin.co.id - 15/09/2021, 13:15 WIB

Utang Luar Negeri Indonesia Nyaris Rp6.000 Triliun, BI: Masih Sehat

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

×

/p>

JAKARTA  - Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2021 mencapai USD415,7 miliar atau setara Rp5.944,5 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

/p>

Posisi ULN ini tumbuh 1,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

/p>

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai USD205,9 miliar atau tumbuh 3,5% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3% (yoy).

/p>

"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo," kata Erwin di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

/p>

Erwin menambahkan, sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

/p>

"Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS," ujarnya. 

/p>

Kendati demikian, kata Erwin, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

/p>

"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah," terangnya.

/p>

Sedangkan, ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1% (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2% (yoy) pada Juni 2021. Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5% (yoy), meski melambat dari 1,7% (yoy) pada bulan sebelumnya. 

/p>

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1% (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy).

/p>

"Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar USD207,0 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD207,8 miliar," ungkapnya.

/p>

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total ULN swasta. 

/p>

"ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," imbuhnya.

/p>

Erwin menilai, bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5%.

Admin
Penulis