JAKARTA - Perairan Natuna selalu dimasuki oleh kapal dari negara lain, terutama Vietnam dan Cina. Persoalan ini menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia. Sampai sekarang, belum bisa ditangani secara optimal.
/p>
Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan menyoroti keamanan kawasan di perairan tersebut. Setiap tahun kedaulatan kita masih saja tergadai. Belum lagi pencurian sumber daya kelautan yang sering terjadi.
/p>
Ia mengaku setuju dengan penguatan kelembagaan maritim. Baik dalam aspek SDM, dukungan anggaran, maupun infrastruktur. Ini harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja.
/p>
"Kasus pencurian hasil laut belum juga tertangani dengan optimal. Ini murni perkara political will pemerintah. Apakah memang serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, Selasa (14/9).
/p>
Ia menyatakan, tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan Cina menunjukkan teknologi militer kita masih kalah maju dibandingkan negara tetangga. Ini tentu hal yang miris.
/p>
Dengan lautan yang begitu luas dan sumber daya kelautan yang melimpah, hasilnya justru dicuri oleh negara lain. Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan fakta ini. Apalagi kejadian ini telah seringkali terjadi.
/p>
Menurutnya, penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata. Namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut.
/p>
"Sangat mengherankan jika ada kapal asing yang ternyata berjumlah ratusan memasuki lautan Indonesia, namun tidak terdeteksi oleh radar," kata Syarief.
/p>
Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah. Lembaga PBB yang menangani pangan dan pertanian dunia memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada 2020 berada pada peringkat terbesar ke-3 di dunia setelah Cina dan Peru.
/p>
Namun mirisnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya. Indonesian Justice Intiative (IOJI), misalnya, mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik illegal fishing sebesar US$ 4 miliar atau setara Rp 56,13 triliun setiap tahun.
/p>
“Hal ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Jika kita masih saja menganggap persoalan ini hal yang biasa, maka setiap tahun negara akan tetap kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah,” tutup Syarief. (khf/fin)
/p>
