JAKARTA - Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sejumlah masalah. Salah satunya akses pasar untuk memasarkan produk-produknya. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, akses pasar kian terasa.
/p>
Akses permodalan juga masih menjadi masalah klasik UMKM. Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, kebijakan PPKM sangat berdampak pada produksi dan akses pasar UMKM.
/p>
Padahal, UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar, lebih dari 60 persen.
/p>
"Ada sekitar 64,2 juta UMKM kita dan menyumbang PDB terbesar lebih dari 60 persen. Artinya, kalau pemerintah bicara sebagai tulang punggung UMKM, tentu harus kita kedepankan," ujar Intan, Jumat (10/9).
/p>
Bila kini, pemerintah telah menggelontorkan KUR sebesar 30 persen untuk membantu permodalan, namun bila pasar sulit menyerap produk UMKM, tentu masih jadi PR besar bagi pemerintah.
/p>
Politisi PAN itu berharap, pascapandemi nanti, para pelaku UMKM bisa lebih mandiri. Pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini, tentu sangat berdampak bagi seluruh dunia usaha termasuk UMKM.
/p>
"Seluruh modal kerja habis, untuk menopang operasional, baik itu membayar upah tenaga kerjanya dan lainnya. Ditambah lagi berbagai relaksasi yang ada, ternyata pencairan di lapangannya tidak mudah," bebernya.
/p>
Soal akses pasar, lanjut Intan, di Jepang lebih jelas. Ia mencontohkan, UMKM di Jepang mendapat proyek memproduksi spare part mobil.
/p>
Jadi, produksinya diserap oleh industri otomotif. UMKM di Jepang juga diberi lahan di kawasan industri, sehingga aktivitas produksi dan pemasaran sangat terjamin. (khf/fin)
/p>
