JAKARTA - Hampir sebulan sudah Blok Rokan dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR). Pasca alih kelola dari Chevron Pacific Indonesia (CPI), ternyata belum seluruh persoalan dalam proses transisi selesai diproses, salah satunya mengenai hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen terhadap pemerintah daerah setempat.
/p>
Menurut informasi Kementerian ESDM, pemda Riau ternyata hingga saat ini belum juga mengumumkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mewakili pemda Riau dalam mengelola hak PI 10 persen terhadap Blok Rokan.
/p>
Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Mustfid Gunawan, menyatakan bahwa kejelasan mengenai siapa yang akan mendapatkan PI 10 persen di blok Rokan penting agar bisa langsung dilakukan tahapan selanjutnya.
/p>
“Semakin cepat Pemerintah Provinsi menyampaikan nama BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10 persen ini, maka kita dapat segera masuk ke tahapan-tahapan berikutnya,” kata Mustafid, dikutip Rabu (8/9/2021).
/p>
BACA JUGA: Belum Sepekan Kelola Blok Rokan, Pertamina Kapalkan Perdana 350 Ribu Barel Minyak
/p>
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa Pemda Riau sebaiknya segera mengumumkan BUMD yang akan mewakili pemerintah Riau dalam mengelola Blok Rokan.
/p>
Terkait dengan PI 10 persen, saya harap Pemda Riau harus segera mengumumkan BUMD mana yang akan mewakili pemerintah Riau. Hal ini diperlukan agar bisa segera disiapkan ke tahapan berikutnya mengenai mekanisme pendanaannya," ujar Mamit kepada Fajar Indonesia Network (FIN).
/p>
Diakui Mamit, Pemda Riau tetap harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan mereka di PI tersebut, sebab jika tidak maka bisa saja justru Pemda Riau tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dari pengelolaan Blok Rokan. Ia pun menyarankan agar Pemda Riau tidak menggandeng pihak swasta dalam PI 10 persen tersebut, agar keuntungan yang didapat bisa lebih optimal.
/p>
"Saya juga minta agar Pemda Riau benar-benar berhati-hati dalam menyingkapi hal ini, jangan sampai nanti Pemda tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus belajar dari pengalaman Pemda lain seperti Bojonegoro yang karena bekerjasama dengan swasta, maka hasil yang diterima tidak banyak. PI 10 persen sejatinya adalah menambah pendapatan bagi Pemda dan bisa memberikan multiplier effect bagi warga sekitar," tuturnya.
/p>
"Pemda saya harap tidak perlu menggandeng swasta, cukup minta di bantu oleh Pertamina dalam PI tersebut. Nanti setiap tahun dipotong, setiap keuntungan yang didapatkan sampai nanti sesuai dengan nilai saham yang harus dimasukkan. Jadi, Pemda tidak akan kehilangan potensi penerimaan karena bekerjasama dengan swasta,".pungkas Mamit. (git/fin)
/p>
