JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendesak pemerintah Joko Widodo memohon maaf kepada masyarakat atas kebocoran data pribadi e-HAC.
/p>
Dia menilai, kasus itu menunjukkan bahwa negara lemah melindungi identitas pribadi warganya. Sebab data presiden saja bisa bocor, apalagi data rakyat biasa.
/p>
"Baiknya pemerintah meminta maaf kepada publik karena berbagai kejadian itu dapat merugikan, baik secara materil maupun non material," ucap Mardani Ali Sera, Selasa (7/9/2021).
/p>
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan kejadian kebocoran data terus terjadi berulang-ulang. Namun kasusnya seolah tidak dijangkau hukum. Dia menduga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus tersebut.
/p>
"Bisa diperkirakan sebagai kasus sistemik yang artinya, ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebocoran ini," ungkapnya.
/p>
Mardani menilai, pengelolaan data pribadi warga terlihat sembarangan dan tidak memperhatikan aspek keamanan pengelolaan data.
/p>
Sehingga wajar jika publik gusar karena berbagai program penanganan pandemi Covid-19, secara keseluruhan dibuat terintegrasi dalam sistem digital. Dia menyarankan agar segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
/p>
"Perlu regulasi yang kuat untuk mendorong ekosistem keamanan digital. Mau sampai kapan ditunda? Sampai ada kejadian lain lagi? Makin berantakan pengelolaan keamanan digital di negeri ini" ucapnya. (dal/fin).
/p>
