News . 30/08/2021, 12:43 WIB
JAKARTA - Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal China di kawasan Laut Natuna. Negara, harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Karena menyangkut kedaulatan bangsa dan negara.
/p>
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Jangan sampai, manuver kapal China itu menganggu upaya untuk meningkatkan lifting minyak.
/p>
Yakni sesuai target, menuju satu juta barel per hari di 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
/p>
"Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. Bila dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut," ujar Mulyanto dalam siaran pers, Senin (30/8).
/p>
Mulyanto minta pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
/p>
Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehinga kerja eksplorasi maupun eksplotasi di wilayah kerja migas tersebut, berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.
/p>
Sebelumnya Energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China.
/p>
Dikatakan insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS). (khf/fin)
/p>PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com