JAKARTA - Dalam roda pemerintahan, perlu ada kelompok yang memposisikan diri sebagai check and balances. Kelompok tersebut jangan sampai ikut-ikutan berada di dalam lingkaran kekuasaan.
/p>
Pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Koalisi pemerintahan, dua partai yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan jangan sampai ikut meminta jabatan.
/p>
“Sebagai penyeimbang, sebaiknya Partai Demokrat dan PKS tetap di luar pemerintahan. Mereka tetap bertindak sebagai oposisi,” kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie di Jakarta, Minggu (29/8).
/p>
Sebetulnya, lanjut Jerry, PAN sudah cocok berada di luar jalur kekuasaan. Kekuatan PAN dikombinasi dengan Partai Demokrat dan PKS justru bisa meningkatkan elektabilitas keduanya sebagai partai-partai penyeimbang.
/p>
"Apapun roda pemerintahan tetap harus dikontrol. Secara perhitungan politik, memposisikan diri sebagai kontrol pemerintah sulit rasanya jika dilakukan di dalam satu kabinet besar," jelasnya.
/p>
Sayangnya, kata Jerry, perspektif politik PAN tersebut tidak seperti yang diharapkan. Ini terbukti dengan merapatnya Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam rapat para pimpinan partai koalisi di Istana beberapa waktu yang lalu. “Elektabilitas PAN akan baik jika bertahan pada oposisi,” imbuhnya.
/p>
Bagi Jerry, langkah PAN masuk di dalam tubuh koalisi bukan sesuatu hal yang mengagetkan. Dia berharap Demokrat dan PKS masih tetap bertahan sebagai oposisi. (rh/fin)
/p>
