Pidato AHY Dipuji Profesor NTU Singapura

JAKARTA - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menutup rangkaian pidato para Ketua Umum partai politik dalam rangka 50 tahun CSIS, pada Senin (25/8/2021) lalu, mendapat komentar dari Profesor Sulfikar Amir, dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

Sulfikar Amir menilai, pidato AHY menarik dicermati karena menyoroti berbagai isu krusial di Indonesia saat ini.

"Sangat-sangat menarik. Mas AHY menyentuh beberapa isu krusial seperti pandemi, kualitas demokrasi yang menurun, efek disrupsi hingga buzzer," ujar Sulfikar, Rabu (25/8/2021).

Di mengatakan, AHY berkata benar bahwa resiliency atau daya tahan, sebagai kapasitas yang harus dimiliki oleh suatu bangsa seperti Indonesia.

"Akan menarik jika soal resiliensi ini bisa diperkuat melalui peran-peran institusi karena di sini domain-nya Demokrat sebagai partai politik" ujar
Associate Professor of Science, Technology and Society ini.

Menurut dia, dalam gambar besarnya, resiliensi mencakup bagaimana berpolitik, bagaimana demokrasi disusun, bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan, bagaimana partisipasi publik itu didorong dan lain-lain.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun melihat pidato Ketum AHY berbeda dengan pidato Ketum-ketum parpol lain sebelumnya.

"Sebagai partai non pemerintah, wajar jika pidato AHY ini bernada cukup tajam. Kalau tidak kritis, apa bedanya PD dengan partai-partai koalisi pemerintah?," kata Ubedilah.

Secara khusus, salah satu mantan pemimpin gerakan mahasiswa tahun 1998 ini menyoroti bagian pidato AHY yang mempertanyakan mengapa kritik terhadap pemerintah selalu dianggap sebagai lawan.

"Betul kata mas AHY bahwa pada dasarnya kita ingin rakyat selamat. Itulah sebabnya berbagai elemen masyarakat sipil mengkritik dan memberi masukan pada Pemerintah. Apalagi kita tahu penanganan Covid-19 kacau balau, demikian pula dengan pemulihan ekonomi yang perlu dikritisi karena ada uang rakyat di situ," kata Ubedillah.

"Dalam pemerintahan yang demokratis, kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jangan dianggap sebagai lawan, apalagi kemudian dihadapi dengan bullying, represi, bahkan diburu seperti penjahat," tuturnya. (dal/fin).