JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan.
/p>
“Pemerintah masih belum memiliki roadmap kebijakan yang jelas dan menyeluruh dalam menangani Covid-19. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi bersifat reaktif sporadis dan tidak menyeluruh,” ujar Hermanto.
/p>
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini memandang bahwa RAPBN tahun 2022 yang diajukan, menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonomi pada masa kampanye.
/p>
“RAPBN tahun 2022 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa pandemi ini, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Hermanto, Kamis (19/8).
/p>
Ia merasa, pemerintah tidak yakin terhadap target yang akan dicapai pada 2022 melihat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam bentuk interval yaitu 5 sampai 5,5 persen.
/p>
“Kondisi ini akan memberikan sinyal yang tidak baik bagi pelaku ekonomi baik dunia usaha maupun investor karena mereka akan relatif sulit untuk merencanakan bisnis ketika target pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditetapkan dengan angka yang lebih presisi,” imbuhnya.
/p>
Hermanto menilai bahwa pencapaian ekonomi 2022 sangat bergantung dari kemampuan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh varian Delta serta mengantisipasi kemungkinan munculnya varian-varian baru yang lebih ganas.
/p>
“Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat terpuruk karena pandemi covid 19 yang berdampak pada kegagalan mencapai target-target ekonomi maupun sosial. Implikasinya ekonomi semakin sulit dan kehidupan rakyat semakin sengsara,” tutupnya. (khf/fin)
/p>
