Di Klaim Sukses, Kartu Prakerja Jadi Acuan Program Nasional Lainnya

JAKARTA - Program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800 ribu penerima manfaat dari seluruh Indonesia. Program tersebut terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah pun terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima. Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah di implentasikan. 

Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya.

"Kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (18/8). 

Menko Airlangga mengklaim, sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada tahun 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

"Saat ini Pemerintah juga sedang mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan Program Kartu Prakerja. Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat," tegas Menko Airlangga. .

Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, Menko Airlangga meyakini bahwa Program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar. (git/fin)