JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja wakil rakyat di Senayan. Misalnya, terkait dengan perencanaan kegiatan rapat-rapat di DPR, baik oleh Bamus maupun Pimpinan DPR banyak yang direncanakan tetapi tidak terealiasasi sesuai rencana.
/p>
Peneliti Formappi Lucius Karus mencontohkan, selalu disebutnya Timwas maupun Tim Pemantau DPR pada setiap Masa Sidang. Tetapi kegiatan dan hasil kerjanya tidak pernah diketahui.
/p>
Kecuali itu, DPR selalu menetapkan target RUU Prioritas, baik setiap satu tahun sidang maupun prolegnas jangka panjang (2020-2024), tetapi nyatanya target tersebut tidak pernah tercapai.
/p>
"Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan di DPR dalam merancang target yang ingin dicapai tidak pernah belajar dari kegagalan masa sidang-masa sidang sebelumnya," bebernya, dikutip Jumat (13/8).
/p>
Ia melanjutkan, secara umum, berbagai pernyataan Pimpinan DPR terutama Ketua DPR sebagian besar tidak menukik pada sasaran pengawasan, sebaliknya hanya bersifat normatif dan hanya mencari aman sendiri.
/p>
"Pimpinan DPR bahkan tidak bersikap sama sekali terhadap isu tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ketegasan Pimpinan DPR hanya tampak pada penolakan gagasan Isoman bagi anggota DPR di hotel berbintang. Ketegasan seperti ini seharusnya dilakukan terhadap setiap persoalan yang muncul," paparnya.
/p>
Selanjutnya, MKD sampai akhir Masa Sidang V ini belum juga berani memroses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran Kode Etik terkait dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK.
/p>
"Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali," tegasnya.
/p>
Menurutnya, komisi-komisi DPR tampak sudah semakin terbuka dalam mendengar aspirasi publik, baik melalui instansi pemerintah, akademisi, swasta, NGO, dan stakeholder lainnya. Itu tampak dari RDP dan RDPU yang terbanyak dilakukan dalam rapat-rapat.
/p>
Namun keterbukaan itu berhenti pada hanya mendengar, belum sampai pada mengakomodasinya dalam berbagai keputusan.
/p>
"AKD non Komisi seperti Banggar, Baleg, dan BAKN semakin terbuka jika dilihat dari sifat rapatnya. Namun sayang BKSAP masih banyak yang tertutup rapat-rapatnya, sementara itu aktivitas BURT tidak tampak sama sekali," terangnya.
/p>
Kemudian, Pansus Otsus Papua juga sangat terbuka rapat-rapatnya, hanya satu rapat yang dilakukan secara tertutup. Namun keterbukaan itu tidak diikuti dengan mendengarkan pihak-pihak yang berkompeten tentang Papua, seperti DPRP dan MRP.
/p>
Terakhir, kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih stagnan dan maksimal dihadiri oleh 60 persen dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Kemudahan menghadiri rapat secara virtual tidak juga mampu mendongkrak kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (rapur).
/p>
"Hal ini mencerminkan ketidakseriusan sebagian anggota DPR atas pemaknaan Rapur sebagai forum pengambilan keputusan DPR tingkat terakhir yang sangat penting karena menyangkut kepentingan Negara dan bangsa.," tandasnya. (khf/fin)
/p>
