Diskon Tarif Listrik Hingga September, Rp7,58 T Disiapkan Pemerintah

  JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,58 triliun untuk memberikan diskon tarif listrik selama 9 bulan, sejak Januari hingga September 2021, dengan sasaran 32,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp1,69 triliun untuk bantuan rekening minimum, biaya beban/abonemen dengan sasaran 1,14 juta pelanggan hingga bulan September 2021. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari, dalam diskusi virtual, Kamis (22/7).

"Subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan pelanggan listrik," ungkap Oda.

"Perhitungan tambahan dana Rp1,91 triliun untuk sampai September (Kuartal III). Kemudian alokasi selama Semester I (Kuartal I dan II) sebesar Rp5,67 triliun. Total anggaran untuk diskon tarif listrik hinga September mencapai Rp7,58 triliun," jelasnya.

"Total anggaran yang disiapkan Rp1,69 triliun," jelasnya.

“Kami merespon dan siap melayani pelanggan yang akan melakukan kegiatan dari rumah work from home atau belajar dari rumah sehingga kita harus jaga kehandalan jaringan listrik sehingga tidak ada gangguan kelistrikan. Untuk jaga kehandalan itu pertama kita harus sediakan suatu layanan yang cukup dari sisi daya dan ada spare (cadangan) yang mamadai,” ungkap Bob.

"Kebijakan ini menurut saya adalah kebijakan yang tepat sekali, karena kondisi masyarakat kita tengah dalam kondisi pandemi seperti ini memang sangat dibutuhkan. Ini adalah bentuk kehadiran dan perhatian negara terhadap masyarakat yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik," ujar Mamit.

"Ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memang dengan kondisi ini sangat membutuhkan. Dan kita tahu bahwa memang kondisi seperti ini hampir dialami semua negara," sambungnya lagi.

"Pemerintah sudah mulai belajar dan memahami bahwa kemudian subsidi ini harus tepat sasaran karena memang membebani keuangan negara. Ini membuktikan bahwa pendataan terkait dengan penerima subsidi, survei dan kegiatan lain sudah dilakukan dengan cukup baik," pungkasnya. (git/fin)