Usulkan Rp 1,9 Triliun Untuk Persiapan Pemilu di 2022

JAKARTA - Komisi II DPR membahas anggaran 2022 untuk persiapan Pemilu serentak 2024 mendatang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,902 triliun.

Dalam rapat tersebut, Tito mengatakan, meminta dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran tersebut bisa disetujui dan diakomodasi dalam anggaran Kementerian Dalam Negeri pada 2022.

Usulan yang disampaikan Tito, diakui sebelumnya sudah mengadakan rapat bersama lembaga pnyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu pada Maret lalu. "Yang salah satu hasil, meminta kepada kementerian lembaga terkait termasuk Kemendagri untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," bebernya, Rabu (9/6).

BACA JUGA:  KPK Dalami Pemberian Uang kepada Angin Prayitno Aji Terkait Pemeriksaan Pajak Bank Panin

Tito merinci, dari Rp1,9 triliun, sebesar Rp1,6 triliun akan dimanfaatkan oleh Ditjen Polpum Kemendagri, mulai dari pengembangan teknologi informasi layanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU daerah.

Selain itu juga dimanfaatkan untuk gerakan atau kampanye partisipasi rakyat sukses Pemilu Serentak 2024, forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lainnya.

"Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama diselenggarakan bersama-sama, pilpres, pileg nasional daerah serta pilkada ini dapat betul-betul berlangsung aman, dalam suasana yang demokratis, dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih yang tinggi, agar memberikan legitimasi kepada siapa pun jaga yang terpilih," ucapnya.

BACA JUGA:  Selamat Ya, Jasa Marga Raih Penghargaan di Ajang BUMN Marketeers Award 2021

Kemudian, alokasi untuk Ditjen Adwil ini sebesar lebih kurang Rp5,3 miliar. Nantinya digunakan untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, pemetaan daerah rawan konflik 2024 juga masuk dalam rencana kerja tersebut. Pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain termasuk masalah keamanan dari pandemik COVID-19.

BACA JUGA:  Kasus Suap Penanganan Perkara, Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK

"Kemudian untuk di dukcapil sebesar Rp282,275 miliar untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih atau sidalih, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih DP4," ujar Mendagri.

Terakhir, anggaran tersebut juga termasuk untuk pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka Pemilu 2024. Memfasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik. (khf/fin)