JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menegaskan bahwa rencana pembentukan Holding Ultra Mikro bukan merupakan agenda prioritas yang tepat dilakukan saat ini. Ia pun meminta agar pembentukan holding BUMN ultra mikro tersebut ditunda.
Meskipun sejauh ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani belum menjawab Key Performance Indikator (KPI) yang diajukan oleh Komisi XI sejak Februari 2021.
"Rencana [Holding Ultra Mikro] tersebut sudah kita sarankan untuk tunda karena bukan priroitas yang tepat dilakukan Pemerintah saat ini," kata Kamrussamad kepada wartawan, Selasa (25/5).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah saat ini ialah menyelamatkan perusahaan BUMN yang sedang merugi.
Kamrussamad pun menyinggung kapasitas Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga seorang pengusaha untuk bisa menyelamatkan perusahaan plat merah yang rugi.
"Prioritas pemerintah saat ini selamatkan nasib BUMN yang rugi, sebelum pandemi Covid-19 dan rugi akibat adanya pandemi. Di sinilah ujian leadership Menteri BUMN sebagai seorang entrepreneur, apakah sanggup menyelamatkan BUMN yang rugi?," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, proses pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berlanjut. Pembentukan holding tersebut sudah mendapatkan persetujuan Komite Privatisasi Perusahaan Persero.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers hasil kinerja kuartal I 2021, Kamis (25/5). Selain mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sudah memberikan rekomendasi atas pembentukan holding tersebut.
Meski demikian, Sunarso belum memberikan update data terkait rencana rights issue yang akan dilakukan perseroan sebagai mekanisme pembentukan holding ultra mikro. (git/fin)
