Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Pajak, KPK Tahan Angin Prayitno Aji

HomeHukum dan KriminalDitetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Pajak, KPK Tahan Angin Prayitno Aji

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji. Angin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017.

Tim penyidik KPK melakukan penahanan terhadap Angin di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 hingga 23 Mei 2021.

BACA JUGA: Jelang Pemberlakukan Larangan Mudik, Stasiun Pasar Senen Ramai

“Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (4/5).

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya yakni Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani; tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo; serta Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati.

BACA JUGA: Liga 2 Makin Seru, Konglomerat Malaysia Siap Saingi Putra Jokowi dan Raffi Ahmad

KPK menduga Angin bersama Dadan menerima uang senilai total Rp15 miliar dan SGD3,5 juta terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin, serta PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017.

Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

BACA JUGA: Geledah 3 Kediaman Pribadi Azis Syamsuddin, KPK Sita Barbuk Kasus Suap Penyidik

Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (riz/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru