DPP Pastikan Jalur Hukum Jika KLB Tidak Indahkan Somasi

fin.co.id - 20/04/2021, 19:43 WIB

DPP Pastikan Jalur Hukum Jika KLB Tidak Indahkan Somasi

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

JAKARTA - DPP Partai Demokrat secara tegas akan menggugat kelompok KLB jika masih menggunakan atribut partai dan mengatasnamakan diri sebagai pengurus.

Ketua Tim Advokasi DPP Partai Demokrat Mehbob mengatakan, jika pihak KLB tidak mengindahkan somasi yang telah yang dilayangkan, pihak DPP dipastikan akan menempuh jalur hukum.

Menurutnya, langkah hukum yang akan ditempuh, bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat atau pasca libur lebaran mendatang.

BACA JUGA:  Polemik Vaksin Nusantara, DPR: Serahkan ke Kemenristek

Mehbob juga mengatakan, jika dirinya lelah karena menanggapi orang yang tidak tahu hukum.

“Kami kadang-kadang cape menanggapi orang yang tidak tahu hukum, tetapi sok selalu berbicara hukum, prosedur hukum, tetapi dia tidak tahu hukum, tidak pernah menghormati hukum,” kata Mehbob, Selasa (20/4).

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat telah menerbitkan somasi/surat peringatan terhadap kelompok dari KLB di Sibolangit, Deli Serdang, agar mereka berhenti menggunakan atribut-atribut partai.

BACA JUGA:  Pakar Hukum: Larang Liga Super Eropa, UEFA Kena Pasal Monopoli

Somasi terbuka itu, yang telah diterbitkan dalam salah satu harian nasional, ditujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami menegur para Tersomir (kelompok KLB, red) untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan. Namun apabila para tersomir masih saja menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut poin terakhir dalam somasi itu. (khf/fin)

Admin
Penulis