Jangan Kuatir, Proyek PUPR Pakai Produk Lokal Kok!

MALANG - Para produsen dalam negeri tak perlu kuatir, berbagai macam proyek yang dijalankan Kementerian PUPR ternyata secara maksimal menyerap hasil produksi dalam negeri, atau istilahnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bernilai tinggi.

Dalam media gathering Forwapu yang diselenggarakan di Malang beberapa waktu lalu terungkap, setidaknya TKDN diterapkan secara ketat pada 3 Direktorat, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Ambil contoh misalnya pada proyek pembangunan jalan dan jembatan. Jika sebelumnya pembangunan jembatan mayoritas menggunakan baja, maka saat ini diusahakan semaksimal mungkin menggunakan jembatan berbahan beton.

"Mengapa jembatan beton, karena tingkat kandungan lokal nya besar. Indonesia kan boleh dibilang lumbung semen. Beda kalau jembatan baja, hampir 80 persen komponennya impor," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Ditjen Bina Marga, Achmad Subki, menjawab pertanyaan Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (9/4).

Tak hanya jembatan, pada proyek jalan nasional juga dioptimalkan penggunaan TKDN. Subki mencontohkan pada pembuatan Marka jalan. Jika semula menggunakan zat aditif, maka kini diganti menggunakan resin Polyester, yang merupakan produksi dalam negeri.

"Ini kebijakan Menteri (PUPR), marka jalan kan biasnya menggunakan zat aditif supaya awet, sekarang diganti pakai resin saja yang produk lokal. Jadi gak perlu impor," kata Subki.

[caption id="attachment_521928" align="alignnone" width="300"] Paparan narasumber dalam kegiatan media gathering Forwapu di Malang, Jumat (9/4). (Sigit/FIN)[/caption]

Di sektor SDA pun demikian, penggunaan material selalu diusahakan menggunakan produk lokal. Misalnya pada proyek-proyek pintu air, bendungan dan lainnya. Terkecuali untuk turbin atau pintu-pintu bendungan besar, dimana produsen lokal belum sanggup untuk memproduksi.

"Kita selalu mengupayakan untuk menggunakan produksi dal negeri, kalau di Indonesia gak sanggup baru bisa kita impor. Itupun kita juga minta izin pada pimpinan (Menteri PUPR)," ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen SDA, Muhammad Rizal, dalam kesempatan yang sama.

Kemudian di sektor perumahan, program-program unggulan seperti RISHA (Rumah Instan Sederhana), Ruspin, hingga kebutuhan-kebutuhan proyek sanitasi perumahan seperti tandon air dan tempat cuci tangan, termasuk biogester, juga selalu menggunakan produk dalam negeri.

"Khusus di Jatim saja, anggaran untuk program yang dilaksanakan secara padat karya, khusus pada lokasi bencana, anggaran untuk pembelian produk-produk lokal seperti untuk program RISHA, tandon air hingga pembelian biogester jumlahnya senilai Rp30,6 miliar," ungkap Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Ditjen Perumahan, Shinta Dewi Astari, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, diakui pula terkadang untuk penerapan TKDN sulit dilakukan karena terkendala kesiapan dan kemampuan industri domestik, contohnya pada proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan kuantitas dan kualitas produk yang memenuhi standar tertentu.

"Misalnya di sumber daya air, untuk alat-alat irigas misalnya, biasanya kami menggunakan produk dari PT Barata Indonesia. Namun belakangan PT Barata Indonesia ini juga sekarang sudah mulai kerepotan, sehingga itu juga diperhitungkan. Memang untuk pintu-pintu turbin sebesar itu, Indonesia masih terbatas, masih dimungkinkan untuk melakukan impor dengan perizinan,' imbuh Muhammad Rizal. (git/fin)