JAKARTA - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan bersungguh-sungguh menjalankan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangduta) 2021 yang baru saja diluncurkan bersama Menteri Koordinator Bidah Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Aruk Kabupaten Sumatera Barat, Jumat (9/4).
"Saya selaku Kepala BNPP, ex-officio dari Mendagri ini pasti akan sangat serius menggarap ini. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sangat bersungguh-sungguh untuk membangun perbatasan," ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers usai acara peluncuran.
Tito menjelaskan, ada tiga tugas penting, yang pertama yakni menyelesaikan dispute (perselisihan) sengketa perbatasan terutama di daerah perbatasan Kalimantan dan Malaysia, Timor Leste kemudian di Papua Nugini.
"Papua Nugini kita tidak memiliki sengketa tapi ada batas-batas yang belum jelas, maksudnya patok-nya dan lain-lain," katanya.
Mantan Kapolri ini mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat serius membangun lintas batas negara. Seperti di Entikong Kabupaten Sanggau dan kini di Aruk Kabupaten Sambas.
"Nah yang di Aruk ini ada tantangannya karena mereka juga punya komoditas. Karena itu kita lagi membangun hubungan dialog dengan Malaysia melalui Kemenlu bagaimana kalau kita buka resmi perdagangan sini," ujar Tito.
Tito menjelaskan, Presiden berharap produk-produk tanah air bisa mendominasi di lintas batas negara
Sebab harapannya terkait kedaulatan negara. "Siapa yang bisa mendominasi ekonomi itu akan lebih bisa survive," katanya.
Lanjut Tito, BNPP yang diberikan sesuai dengan fungsinya adalah membangun daerah perbatasan. Untuk itu, dengan anggaran Rp8,7 triliun yang dianggarkan untuk Gerbangduta ini, pihaknya akan terfokuskan kepada superprioritas.
"Dengan adanya pandemi covid-19 kapasitas fiskal keuangan menurun, maka kita harus realistis lagi mana yang superprioritas untuk dibangun," ucapnya.
Gerbangdutas 2021 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Sementara itu, Ketua Pengarah BNPP, Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, kehadiran BNPP yang dibentuk berdasarkan UU nomor 43 tahun 2008, tentang wilayah perbatasan, terdapat 27 institusi yang tergabung dalam kementerian dan lembaga dan para Gubernur Perbatasan selaku anggota. Untuk itu, Mahfud meminta agar BNPP merasa diberi tugas dan tanggungjawab yang mulia.
"Saya mengajak agar seluruh anggota BNPP baik Pusat dan Daerah agar harus merasa sebagai tim yang diberi tugas mulia untuk mencapai tujuan negara di perbatasan," ungkapnya.(dal/fin).
