Penataan Kota Kumuh Terkendala Dua Hal

MALANG - Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) pada tahun 2020-2024 memiliki target untuk penataan kawasan atau kota kumuh seluas 17.000 hektare (Ha). Namun demikian, pencapaian tersebut tidak akan mudah dilakukan, terutama penataan kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai serta bantaran rel kereta api (KA).

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPPW Jawa Timur, Muhammad Reva Sastrodiningrat, menjawab pertanyaan Fajar Indonesia Network (FIN) dalam media gathering Forwapu di Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Reva mengatakan, mengenai kesulitan untuk menata kedua kawasan tersebut, lantaran kewenangannya berada pada instituai lain.

"Kalau untuk kawasan bantaran sungai itu merupakan domain dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berada di Direktorat Sumber Daya Air (SDA). Kemudian untuk bantaran rel, kita bersentuhan dengan kewenangan PT KAI (Kereta Api Indonesia)," ujar Reva.

Adapun untuk penataan kawasan kumuh yang dilakukan selama ini melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), BPPW menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Koordinasi dilakukan agar penataan wilayah yang dilakukan sejalan dengan target pembangunan potensi wilayah dan hasilnya efektif.

[caption id="attachment_521769" align="alignnone" width="300"] Program KOTAKU di kawasan Kauman dan Poleman Kota Malang (dok PUPR)[/caption]

"Yang paling memungkinkan memang kita di penataan kawasan kota kumuh dan  berkoordinasi dengan Pemda," tuturnya.

Reva mengatakan, target besar capaian kerja BPPW yaitu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu pencapaian 100 persen akses air minum terpenuhi, 0 (nol) persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi lingkungan terpenuhi.

"Targetnya seperti itu hingga 2030 mendatang. Jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp170 triliun," jelasnya.

Adapun khusus untuk kegiatan BPPW Jawa Timur di 2021 ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,93 triliun, dengan rincian untuk program sanitasi Rp442,905 miliar (22,90 persen), untuk program PKP Rp308,278 miliar (15,94 persen), pembangunan prasarana strategis Rp834,436 miliar (43,14 persen), pembangunan akses Air minum Rp226,738 miliar (11,72 persen), BPB Rp104,557 miliar (5,41 persen), serta pelayanan manajemen Rp17,527 miliar (0,91 persen). (git/fin)