JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan, Mahfud MD secara resmi membuka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4).
Gerbangdutas 2021 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Mahfud MD menyebutkan, membangun pembatasan negara merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan negara yang pertama. Yakni, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia sesuai dengan isi alenia ke empat pembukaan UU 1945
"Selaku ketua pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai media untuk menyatukan komitmen kit bersama di perbatasan negara," ujar Mahfud MD dalam sambutannya, Jumat (9/4).
Dia mengatakan, melindungi segenap bangsa harus diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI yang mengandung dua aspek. Yang pertama aspek yang menekankan pada keutuhan teritori wilayah dan aspek ideologi.
"Aspek teritori, Karena wilayah kita ini bisa terancam batas-batasnya, Maka kita harus kelola dengan baik. Sedangkan, aspek keutuhan Ideologi harus dijaga sebagai bagian dari pemersatu," kata Mahfud MD.
Dikatakan bahwa, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan, agar pihaknya mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan di wilayah perbatasan.
Mahfud mengimbuhkan, kehadiran BNPP yang dibentuk berdasarkan UU nomor 43 tahun 2008, tentang wilayah negara yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 27 institusi yang tergabung dalam kementerian dan lembaga dan para Gubernur perbatasan selaku anggota. Untuk itu, Mahfud meminta agar BNPP merasa diberi tugas dan tanggungjawab yang mulia.
"Saya mengajak agar seluruh anggota BNPP baik Pusat dan Daerah agar harus merasa sebagai tim yang diberi tugas mulia untuk mencapai tujuan negara di perbatasan," ungkapnya.
Mahfud mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka kesatuan, merupakan komitmen pemerintah dalam upaya pembangunan nasional di wilayah perbatasan.
"Komitmen tersebut menjadi pedoman kerja nasional dan wajib diimplementasikan bagi semua kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan desa dalam membangun perbatasan secara terkoordinir, terukur dan terpadu di bawa koordinasi BNPP yang dipimpin oleh menteri dalam negeri," pungkasnya.
Wilayah perbatasan Aruk sendiri akan menerima 21 kegiatan program pembangunan yang akan dikerjakan oleh delapan Kementerian terkait Inpres tersebut.
Adapun delapan Kementerian terkait adalah Kementerian Pertanian dengan lima program; Kementerian Perindustrian dengan lima program; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan empat program; Kementerian Perdagangan dengan dua program; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dua program; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan satu program; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan satu program; dan Kementerian Perhubungan dengan satu program. (dal/fin).
