JAKARTA - Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Majalah Tempo, Nurhadi diduga melibatkan aparat keamanan. Kasus ini pun akan dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai ada dugaan kuat keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam kasus penganiayaan terhadap Nurhadi saat bertugas di Surabaya, Jawa Timur.
"Dalam kasus ini ada dugaan kuat melibatkan aparat kepolisian," katanya, Selasa (30/3).
BACA JUGA: Pengembangan Ekonomi Syariah RI Masuk Rangking ke-4 di Dunia
Dugaan tersebut, berdasarkan informasi awal PBHI bersama sejumlah jejaring di lapangan yang merujuk kepada identitas pelaku kekerasan tersebut."Lebih kepada identitas yang dikenali," ujarnya.
Selain dari identitas, Ijul, demikian sapaan akrabnya, mengatakan kasus kekerasan kepada wartawan atau pejuang hak asasi manusia selama ini kerap dilakukan aparat. Terutama jika aktor yang akan diusut dari lingkungan pemerintah. Terlebih, kasus yang akan diungkit merupakan kasus besar dan sistemik. Maka PBHI berkeyakinan hampir 99 persen melibatkan aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Diperiksa KPK, Ketua Komisi VIII DPR Serahkan Semua ke Penyidik
"Target informan yang dikejar teman wartawan ini pejabat negara, hal ini jarang sekali terjadi kalau narasumber-nya dari swasta," ungkapnya.Oleh sebab itu, ia mengatakan kasus kekerasan yang dialami oleh Nurhadi wartawan Tempo yang ingin mewawancari Angin Priyatno Aji terkait kasus dugaan korupsi pajak tidak bisa dianggap remeh.
Tidak hanya itu, PBHI juga menerima sejumlah informasi kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum TNI. Namun, pihaknya belum bisa memastikan karena belum mengarah ke ranah tersebut. Dipastikan, PBHI akan mencari informasi-informasi di lapangan termasuk bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait kesahihan dugaan keterlibatan oknum TNI.
"Kalau itu memang ada dugaan keterlibatan oknum TNI maka jelas kami juga akan suarakan," katanya.
BACA JUGA: Bea Cukai Ungkap Produksi Rokok Tanpa Izin dan Pita Cukai Palsu
Dia juga mengatakan, PBHI akan membuat laporan khusus kepada Komnas HAM terkait kasus kekerasan tersebut."PBHI akan menyampaikan dalam satu laporan terstruktur dan khusus bukan hanya kepada Kapolri, tetapi juga kepada Komnas HAM dan lembaga lain yang peduli terhadap kasus ini," katanya.
Laporan khusus dan terstruktur tersebut terlebih dahulu akan disusun yang kemudian diserahkan kepada Komnas HAM apabila telah disetujui oleh teman-teman jejaring PBHI.
Saat ini PBHI juga sedang bekerja sama dengan Komite Untuk Penghapusan Penyiksaan (KUPP). Langkah itu diharapkan semakin memperkuat perlindungan bagi semua pihak yang menyuarakan perihal hak asasi manusia, demokrasi, hukum dan sebagainya.(gw/fin)
