Pemerintah Bangun Infrastruktur Untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih

    JAKARTA - Pemerintah terus membangun infrastruktur untuk penunjang kebutuhan air bersih nasional, yang jumlahnya mencapai 2,7 triliun meter kubik pertahun. Tak hanya bendungan dan saluran irigasi saja, pemerintah juga melakukan pembangunan Sentra Pengolahan Air Minum (SPAM), yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk mempercepat pembangunannya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, dalam peringatan hari air dunia ke 29, yang ditandai dengan gerakan menanam pohon di Bendungan Sindangheula, Serang, Provinsi Banten, Senin (22/3). John mengatakan, pembangunan infrastruktur air, contohnya bendungan Sindangheula di Serang, Banten, tak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku saja, melainkan juga untuk pengendali banjir, irigasi sawah, hingga pembangkit listrik dan pariwisara. "Melalui momentum hari air, kita jadikan perhatian publik tentang pentingnya air untuk kehidupan, untuk selanjutnya bersama-sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan," ujar John dalam sambutannya, mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. John juga mengajak seluruh masyarakat yang dimotori oleh generasi millenial untuk ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian air, dan ikut berkontribusi untuk memelihara alam yang menjadi sumber daya air. "Peringatan ini juga bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan saya rusak air, akibat kerusakan lingkungan. Lingkungan dan air yang tidak dirawat bisa menjadi musuh, namun jika dirawat dengan baik akan menjadi kawan," tuturnya.   Senada dengan John, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan, peran air sangat penting karena menjadi sumber kehidupan, maka itu ia menjebut sumber daya air perlu dikelola dari hulu hingga hilir. "Kita perlu melakukan konservasi sumber daya air untuk mem biji kebutuhan mahluk hidup, baik sekarang maupun masa datang," ujar Muhadjir dalam kesempatan yang sama. Ia pun mengapresiasi bahwa pada momentum peringatan hari air, diisi dengan kampanye gerakan menanam pohon. Menurutnya, pembangunan proyek-proyek infrastruktur agar tidak merusak alam, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem alam. Menurutnya, gerakan penghijauan pada proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR sudah berada pada koridor yang tepat. "Air bersih dan sanitasi yang kayak adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu dasar pembangunan berkelanjutan, juga memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi aman," kata Muhadjir. Ia berharap, seiring berjalannya pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembangunan kesadaran masyarakat terhadap air juga perlu terus dikampanyekan, agar Indonesia tidak dihadapkan pada sesuatu yang buruk terkait bencana air apalagi krisis air. "Jangan berfikir untuk memanfaatkan air saja, tetapi harus lebih memberi p n kanan pentingnya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan ini tanggung jawab dan hak yang harus diatur secara seimbang, sehingga keberadaan air bisa dinikmati semua umat dan makhluk di dunia," kata Muhadjir. Ia pun meminta agar program kerja sektor Cipta Karya yaitu 100-0-100 atau 100 persen akses air minum, 0 persen wilayah kumuh dan 100 persen sanitasi lingkungan bisa dicapai Kementerian PUPR dalam waktu singkat. "Saya betul-betul meyakini, keberadaan sanitasi lingkungan dan air, itu sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah kesehatan, salah satunya stunting," pungkasnya. Sebelumnya, Chairman Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali menyampaikan, Indonesia terancam mengalami krisis air bersih jika pemerintah tidak segera membangun pusat-pusat pengolahan air bersih di Indonesia. Sebab, dari hasil kajian IWI, baru 21,8 persen saja kebutuhan air bersih 270 juta penduduk Indonesia terpenuhi. Diakui Firdaus, permasalahan anggaran menjadi kendala utama pemenuhan air bersih di Indonesia. Ia pun berharap keterlibatan pihak swasta untuk proyek-proyek air bersih bisa lebih ditingkatkan, agar krisis air tidak terjadi di Indonesia. "Pemerintah memang punya kendala dalam kemampuan fiskal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih masyarakat. Kita lama tidak membangun infrastruktur sebagai mana harusnya kita membangun seiring kecepatan penambahan populasi kita," ujar Firdaus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (16/3) lalu. (git/fin)