JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri menyebut, rencana impor beras adalah ulah dari pemburu rente. Sebab dari sisi ketersediaan, kondisi beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Faisal bahkan menuding, rencana impor beras bermuatan politis, sebab keputusan impor seharusnya keluar dari kementerian teknis, bukan dari Kemenko Perekonomian yang seharusnya hanya mengkoordinasikan saja.
"Jadi, buat apa 1,5 juta ton? Itu kan ulah Lutfi (Mendag) sana Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) yang memanioulasi Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas). Tidak ada hasil Rakortas yang menyatakan akan impor. Kenapa kita buntu membahas masalah ini? Karena tidak bahas pemburu rente. Ini yang sudah bagus dirusak oleh pemburu rente yang bisa menikmati," ujar Faisal dalam diskusi virtual, Senin (22/3).
Faisal mengatakan, jika melihat data posisi Indonesia udah on the right track. Indeks ketahanan pangan sudah terus membaik, termasuk availability dan affordability juga.
"Artinya masyarakat sudah bisa menyediakan pangannya itu. Tinggal tugas negara memastikan, kalau ada bencana yang kita sangat rentan, bagaimana mengkonversikannya ke ketahanan pangan," tuturnya.
Kedepan, agar permasalahan beras tak kembali terulang, pemerintah harus mengoptimalkan peran korporasi dalam sektor pertanian. Peran Bulog sebagai penyerap hasil panen petani juga harus optimal.
"Stok makin tidak perlu. Stoknya juga harus berkurang. Ini kan justifikasi saja untuk pemburu rente, stoknya (harus) banyak makanya impor. Logikanya, stok makin berkurang karena pasar makin jalan, syaratnya, korporasi tingkat petani," tegasnya.
"Jadi makanya asimetri information makin dikurangi, petani diberdayakan. Sekarang tanpa ada babibu, sudah ada yang melaksanakan itu. Meskipun bukan korporasi petani, tapi startup. Yang menghimpun puluhan ribu petani. Mereka menyediakan pupuk, dan menjamin membeli harga beras petani pada harga yang bagus," pungkasnya. (git/fin).
