Ada Kartel, IKM Industri Tekstil Tak Berdaya

JAKARTA - Pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) saat ini tengah menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Pasalnya, diduga terjadi praktik kartel bahan baku tekstil impor.

Oleh karena itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI), Widia Erlangga mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan safeguard untuk bahan baku tekstil impor.

BACA JUGA:  Jangan Semua Pelanggaran Pilkada Dibawa ke Ranah Hukum Pidana Pemilu

"Seperti yang disampaikan Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, Gati Wiraningsih, adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Sehingga menimbulkan praktik kartel bahan baku,'' ujar Widia, di Jakarta, kemarin (19/3).

Ungkap dia, saat ini mayoritas pelaku IKM di sektor garmen dan konveksi tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat munculnya praktik kartel bahan baku yang memanfaatkan kebijakan safeguard.

BACA JUGA:  Wujudkan Hunian Berkualitas dan Nyaman, Kementerian PUPR Berikan Bantuan PSU 1.816 Unit Rumah di Sulawesi Utara

Hal itu, karena fakta di lapangan menunjukkan setelah kebijakan safeguard diberlakukan, selama 1,5 tahun justru harga bahan baku tekstil lokal bisa naik hingga 30 persen.

"Dikarenakan kurangnya supply untuk pasar dalam negeri, sementara bahan baku tekstil impor amatlah sulit untuk didapatkan. Maka, menjadi sebuah kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk menaikkan harga bahan baku tekstil yang saat ini tersedia pasar lokal,'' tuturnya.

Diperparah lagi, kata dia, mudahnya barang-barang jadi garmen impor dari Cina dan Thailand masuk ke Indonesia. Diketahui, barang jadi impor itu dijual murah di Tanah Air.

Sementara, lanjut dia, biaya produksi IKM lokal cukup besar. Tentu saja, tak akan bisa bersaing dengan barang impor dari kedua negara tersebut.

BACA JUGA:  KPK Akui Rekomendasikan Jokowi Cabut Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya

"Ini dikarenakan kenaikan harga bahan baku secara langsung berimbas kepada tingginya biaya produksi yang harus mereka tanggung," ucapnya.

Sehingga, dia mendesak pemerintah segera mengkaji dan membuat suatu kebijakan yang setidaknya dapat meringankan para pelaku IKM sektor konveksi ataupun garmen. Salah satunya memberlakukan kebijakan safeguard bagi barang jadi impor.

"Sehingga harga barang produksi para pelaku IKM di sektor konveksi atau garmen dapat bersaing dengan barang jadi (garmen) impor yang saat ini angkanya naik semakin signifikan saat ini," pungkasnya. (din/fin)