Indonesia Perlu Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu

JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu negara yang terluas di Asia, hal tersebut membuat Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Maka dari itu Indonesia dinilai memerlukan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system) yang memuat dan mengatur beberapa aspek.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, yang juga Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan saat mewakili Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menjadi pembicara dalam kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) Satgas Pamtas dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan NKRI yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Kasad, Kamis (18/3/2021).

Aspek yang dimaksud Robert meliputi SOP dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan negara yang melibatkan semua stakeholders terkait, penggunaan teknologi dalam pengamanan perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan, program peningkatan kapasitas SDM pengamanan perbatasan, sistem database pengamanan perbatasan, partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan, dan diplomasi mengenai pengamanan perbatasan.

"Selain sistem pengamanan, dalam optimalisasi kegiatan Binter kita juga harus mengetahui tantangan yang ada di perbatasan. Diantaranya yaitu semakin kompleksnya dinamika kawasan perbatasan negara, besarnya tanggung jawab Satgas Pamtas dalam pengamanan perbatasan negara, organisasi Satgas Pamtas yang relatif ad-hoc, terbatasnya jangka waktu penugasan personil Satgas Pamtas, dan terbatasnya alokasi anggaran dan sarpras pendukung pelaksanaan tugas Satgas Pamtas," ujarnya.

Binter merupakan bagian dari pertahanan negara yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Satu-satunya upaya pembinaan wilayah yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan teritorial (territory awareness) pada seluruh komponen bangsa adalah Binter.

Pelaksanaan FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan memberikan masukan kepada Pimpinan TNI Angkatan Darat yang berkaitan dengan optimalisasi kegiatan pembinaan teritorial oleh Satgas Pamtas dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.

Selain Robert, ada dua narasumber lain yang mengisi FGD ini. Dua narasumber lainnya yaitu Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan mewakili Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan, dan Danrem 161/Wirasakti Kupang. FGD dihadiri oleh para perwira yang mewakili Irjenad, Danpusterad, Aster Panglima TNI, Aster Kasad, dan para Perwira Staf Ahli Kasad.(nrm/rls/fin)