1,1 Juta AstraZeneca Akan Habis Mei

JAKARTA - Kementerian Kesehatan optimistis sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca yang sudah diterima melalui skema multirateral Covax dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO akan habis terpakai sebelum masa simpan berakhir. Yaitu pada Mei 2021. Pemberian vaksin juga akan diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan.

BACA JUGA:  Efektivitas Kartu Prakerja Dipertanyakan, Tak Beda Dengan Konten Youtube

“Kami cukup optimistis. Mengingat saat ini dosis penyuntikan per hari sudah mencapai angka 250.000 - 350.000. Artinya kalau kami akan melakukan penyuntikan sebanyak 1,1 juta dosis vaksin, berarti dalam kurun waktu enam hari vaksinnya akan habis,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi di Jakarta, Kamis (18/3).

BACA JUGA:  Maqdir Sebut Kesaksian Dua Bekas Anak Buah Soal Arahan Juliari Menyesatkan

Sebanyak 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri atas 11.136 karton vaksin COVID-19 tahap keenam dari AstraZeneca telah tiba di Indonesia pada 8 Maret 2021 lalu.

Kedatangan vaksin ini adalah tahap pertama dari jatah vaksin gratis 11.704.800 dosis yang dialokasikan untuk Indonesia melalui skema multilateral Covax yang diadakan oleh World Health Organization (WHO).

BACA JUGA:  KPK Kaji Pengenaan Pasal Hukuman Mati kepada Juliari Batubara cs

Covax adalah sebuah inisiatif global untuk memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat di dunia dalam mendapatkan vaksin COVID-19. Pemerintah memutuskan untuk menunda sementara pendistribusian vaksin COVID-19 AstraZeneca sebagai bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap vaksin. “Penundaan ini merupakan kehati-hatian Pemerintah. Tentu hal ini berdasarkan arahan dari Badan POM,” papar Nadia.

BACA JUGA:  Dukung Penanganan Covid-19, Bea Cukai Fasilitasi Importasi 11 Kontainer Alkes Pemda Kendal

Selama menunggu persetujuan distribusi, BPOM akan melakukan proses quality control guna memastikan seluruh vaksin dalam keadaan baik hingga proses distribusi kepada masyarakat. "Semua dalam pengawasan ketat dari BPOM. Karena itu, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam hal ini," tandas Nadia.(rh/fin)