JAKARTA - DPR RI merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali. Dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun.
BACA JUGA: Kini Polemik Dualisme Partai Demokrat ada di Tangan PDI-P, Siapakah yang akan Disahkan?
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan memaparkan, sebut saja selama 2020 lalu, kata Johan, dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor sebanyak 136.000 ton.Semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi Kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas).
BACA JUGA: Klaim Dinas ke Luar Kota, Antam Novambar Tak Penuhi Panggilan KPK
“Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai praktek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi dari lintas komisi di DPR agar lahir kebijakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional,” papar Johan, Rabu (17/3).BACA JUGA: Lagi, Bea Cukai Malili Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkotika
Politisi PKS ini berharap DPR memperkuat pengawasan impor pangan dan bersikap tegas menolak semua rencana impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, pansus DPR juga bisa berperan dalam memperbaiki tata Kelola perdagangan pangan yang berpihak pada kepentingan petani kita.BACA JUGA: Tawarkan Promo dan Keuntungan, Mandiri Gandeng Shopee dan Visa Luncurkan Mandiri Kartu Kredit Shopee
“Hal ini sangat penting dilakukan karena selama ini kebijakan kuota impor pangan telah merugikan petani dan negara kita,” ujar Johan.Ia menyebut, kebijakan impor pangan telah membentuk masalah ketimpangan ekonomi dan sosial, dimana kondisi petani kita semakin sengsara dan angka pengangguran serta kemiskinan yang terus meningkat.
Kebijakan impor pangan ini sebenarnya dilakukan untuk kepentingan apa dan untuk siapa, seharusnya kebutuhan pangan nasional bisa dipenuhi dengan cara melakukan swasembada pangan dengan memberdayakan petani lokal kita,” tutur Johan.
BACA JUGA: Genap Setahun Berdiri, Luminor Hotel Purwokerto Tetap Layani Tamu dengan Aman dan Nyaman di Tengah Pandemi
Johan melihat perlunya formulasi kebijakan untuk menghentikan ketergantungan impor pangan dengan cara terus menggenjot laju produksi pangan dalam negeri agar menguntungkan petani dan seluruh rakyat Indonesia.“Sebab jika kita terus melakukan impor pangan, yang diuntungkan hanya para importir dan pihak-pihak tertentu saja,” tandasnya. (khf/fin)
