JAKARTA- Penentuan siapa yang akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, kini berada di tangan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Dokumen dari dua kubu, masing-masing Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Ketua Umum Moeldoko, kini telah berada di meja Menkumham.
Ini artinya, penentuan nasib Partai Demokrat berada di tangan kader PDI-Perjuangan yakni Yosanna Laoly selaku Menteri hukum dan HAM.
"Polemik dualisme Demokrat ada ditangan PDIP. Yang mana Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan kader banteng moncong putih. Justru itu decision maker atau pembuat keputusannya ada di tangan mereka. Apakah akan dianulir gugatan kubu AHY ataukah akan menolak gugatan kubu KLB Sumut yakni Moledoko,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Selasa (16/3).
Jerry menilai, akan sulit bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa lolos dari sengatan jarum. Berkaca dari kasus PPP, PKB bahkan Golkar yang mana saat terjadi dualisme justru yang diuntungkan si penggugat bukan tergugat.
"Melihat fakta sejarah maka yang memang yang menggugat bukan tergugat. Bisa saja kelompok AHY ambyar dan ambrol,” katanya.
Jerry menilai, dualisme ini akan panjang civil war atau perang saudara antara kubu AHY dan Moeldoko.
Meski demikian, dia menilai, kunci perseteruan ini ada di tangan presiden. Pasalnya, Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) yang merupakan stafnya Jokowi.
"Jika Jokowi menghalangi Moeldoko maka bisa buyar harapan Jhony Marbun dan koleganya," katanya. (khf/dal/fin)
