JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi ucapan kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto terkait brutalitas demokrasi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya bilang lucu, geli dan jijik. Masalah internal Partai, kemudian yang buat KLB adalah orang Demokrat, kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan. Ini ada kerangka berfikir yang keliru, sesatkan publik dan menyesatkan," ujar Ngabalin melalui sebuah video yang dia unggah di media sosial miliknya, Ahad (14/3).
Ngabalin mengaku heran. Persoalan internal Partai Demokrat soal Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, tetapi Presiden Jokowi yang selalu diserang.
"Di mana logikanya ada internal Partai Politik, kemudian Partai itu dinilai diserang kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah yang diserang. Kemudian ada (kata) brutalisme demokrasi. Lucu saya kira harus butuh referensi yang kuat nih," ujar Ngabalin.
Ngabalin menilai, Bambang Widjojanto tidak perlu menggunakan narasi yang memojokkan pemerintah. Apalagi menyebut Brutal yang memiliki makna biadab dan tidak tahu aturan.
"Brutal itu, artinya biadab artinya kasar, artinya tidak tahu aturan. di era Pak Jokowi ini yang anda maksudkan dengan brutal itu siapa. Siapa yang kurang ajar dan siapa yang biadab. Masa ada seorang tokoh seperti Bambang Wijayanto komentarnya seperti itu," ujar Ngabalin.
Dia menyarankan Bambang agar menjadi pembela hukum yang profesional. Tidak perlu saling menyerang dan menyalahkan pemerintah.
"Jadilah pembela hukum yang profesional. Kalau kehabisan argumentasi, saya tidak perlu haris serang menyerang," katanya.
Ngabalin memastikan negara akan bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
"Berkali-kali pemerintah telah beri keterangan ke ruang publik. Masa tidak pakai nurani, tidak pakai akal sehat dalam menerjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan," katanya
"Pemerintah pasti bekerja secara profesional, ada UU, ada anggaran dasar (AD/ART). Buka itu kuping biar mengerti apa yang kami telah jelaskan," pungkas Ngabalin
Sebelumnya, Bambang Widjojanto yang kini diambil sebagai tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yodhoyono (AHY) menyebut, KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) sebagai bentuk brutalis demokratik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kalau kemudian ini difasilitasi, diakomodasi tindakan-tindakan seperti ini. Ini bukan sekedar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ucap Bambang kemarin.
Menurut mantan Wakil Ketua KPK ini, masalah KLB Demokrat merupakan sesuatu yang serius bagi atmosfer demokrasi di Indonesia.
Dia menilai, jika para aktor yang terlibat untuk merebut kepemimpinan partai berlambang Bintang Mercy itu dari tangan AHY difasilitasi kekuasaan, maka semua partai juga bisa mengalami hal yang serupa.
