JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memproses siapapun yang terlibat daam dugaan korupsi rumah DP Rp0. Kasus ini juga dinilai sebagai momen untuk memberantas mafia tanah di DKI Jakarta.
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp 0 di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Ditegaskannya, kini pihaknya tengah bekerja mengumpulkan bukti dan menuntaskan kasus tersebut.
BACA JUGA: Hasil Liga Europa – Manchester United Vs AC Milan, Kjaer Cetak Gol Dramatis
"Kami paham keinginan rakyat bahwa setiap perkara korupsi harus ditangani hingga tuntas. KPK tetap fokus bekerja. Pada saat ini kita sedang bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Dengan bukti-bukti tersebut, akan membuat terangnya suatu perkara pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/3).Dia bahkan menegaskan tak padang bulu untuk mengungkap siapa pun pelakunya yang terlibat. KPK bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Andi Arief: Semoga Moeldoko Paham Gagalnya Kudeta Keblinger dan Bertobat
"KPK tidak pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK. Dan KPK akan terus bekerja dengan asas-asas tugas pokok KPK: kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. KPK juga berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan setiap tersangka segera diperiksa di peradilan. The sun rise and the sun set principle harus juga kita utamakan untuk ditegakhormati," tuturnya.Terpisah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan dia juga mengatakan kasus ini dapat dijadikan momen memberantas mafia tanah di Jakarta.
BACA JUGA: Korlantas Polri Menduga Kecelakaan Maut di Sumedang Akibat Bus Hilang Kendali
“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” katanya.Berdasarkan catatannya, sejak 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah Rp 3,3 triliun. Dengan rincian, PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,4 triliun. Lalu PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.
BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Tanah Pondok Ranggon, KPK Cecar 6 Saksi Soal Kegiatan Usaha Sarana Jaya
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.Dikatakannya, pada rapat Badan Anggaran 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp 150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.
BACA JUGA: Jokowi Terima Amien Rais di Istana, Ustad Hilmi Harap Temui Habib Rizieq Juga
Lalu pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi, 27 November 2020, PSI juga menyoroti anggaran program Rumah DP 0 rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah. Tapi, selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat, realisasi ketersediaan rumah tersebut di bawah 1 persen dari target.“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?,” tanya Eneng.
BACA JUGA: Jurusan Gizi Universitas Esa Unggul Raih Akreditasi A, Rektor UEU: Gizi Esa Unggul Ditunjang Fasilitas Laboratorium terbaik
Dia mengatakan, praktik koruptif pembelian tanah menggunakan APBD bisa terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah rumah DP 0 adalah bukti selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.BACA JUGA: Pandji Geleng Kepala Lihat Politik di Rezim Jokowi, Dari Gibran jadi Walkot Hingga Demokrat Diakuisisi Istana
“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi,” katanya.BACA JUGA: Menko Perekonomian Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Capai 5,3 Persen
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya untuk pembangunan rumah DP Rp0.Program rumah DP 0 ini, adalah penugasan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 yang dipercayakan kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.
BACA JUGA: Ambil Alih Partai Demokrat untuk Muluskan Jokowi 3 Periode? Begini Kata Refly Harun
"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, macam-macam peruntukannya," kata Riza.Prinsipnya semua yang dibeli itu disesuaikan dengan kebutuhan program visi-misi RPJMD dan kemampuan anggaran yang dimiliki.
BACA JUGA: Andi Mallarangeng Sebut Moeldoko Nafsu Berkuasa Lalu Begal Partai: Ini Keterlaluan
"Semua tanah yang dibeli itu sudah direncanakan peruntukan dan penggunaannya," katanya.Ketika ditanyakan apakah proses pengadaan lahan itu diketahui oleh wagub maupun Gubernur Anies Baswedan, Riza mengatakan dia tak mengetahui hal tersebut karena tak masuk ke wilayah teknis.
BACA JUGA: Annisa Pohan Nanya, Singkatan dari Perampas Partai Orang Apa, Netizen: Pepo Mbak…
Mereka, bertugas membuat kebijakan secara umum seperti instruksi pengendalian banjir, normalisasi, naturalisasi, termasuk membuat program rumah DP Rp0."Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," katanya.
BACA JUGA: Kubu Moeldoko Bakal Laporkan Pengurus Demokrat Gerbong AHY ke Bareskrim
Dengan adanya kasus yang akhirnya menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Riza menyatakan, tidak mengganggu program Pemprov DKI ataupun PT Pembangunan Sarana Jaya termasuk program rumah DP Rp0."Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif, jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.
"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa menghadapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," kata Riza.(gw/fin)
