Saiful Mujani: Demokrat Mati di Seorang Pejabat Negara

JAKARTA - Pengamat Politik, Saiful Mujani mengatakan, hasil akhir dari manuver Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko yang berupaya mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum, merupakan sebuah kemunduran demokrasi Indonesia.

Parahnya, kasus kudeta partai ini terjadi di bawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melibatkan bawahannya.

"Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," katanya lewat cuitan di twitter, Sabtu (6/3).

Pendiri lembaga survei SMRC ini mengatakan, pelemahan demokrasi ini, bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.

"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," katanya.

Lebih lanjut, Saiful menilai, saat ini status Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB, di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, kini tergantung negara lewat Menkumham. Jika negara mengakui Moeldoko, maka bertanda Partai Demokrat akan mati.

"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," ujarnya. (dal/fin)