JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan menggandeng TNI dan Polri adalah cara efektif untuk percepatan vaksinasi COVID-19.
"Sekarang kita sudah mulai dengan pihak swasta. Pekan ini dengan kementerian lembaga. Semuanya kita gandeng TNI-Polri," kata Budi dalam diskusi secara daring di Jakarta, Kamis (4/3).
Menurutnya, TNI dan Polri punya banyak tenaga kesehatan yang dapat diberdayakan untuk melakukan penyuntikan vaksin. Saat ini yang diperlukan adalah lokasi pelaksanaan vaksinasi. "TNI kita ajak supaya bisa menyuntik. Karena yang dibutuhkan orang yang bisa menyuntik vaksin," imbuhnya.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan menggandeng perusahaan rintisan Halodoc dan Gojek dalam pelaksanaan vaksinasi. Khususnya untuk menghadirkan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 melalui mekanisme drive thru.
Saat ini, lanjut Budi, pihaknya terus melakukan percepatan vaksinasi melalui sinergi dengan berbagai pihak. Ada beberapa model telah dilakukan. Antara lain di lapangan, sekolah, gedung olahraga dan mulai dicoba dengan drive thru. "Mekanisme drive thru ini memudahkan bagi para lanjut usia (lansia) yang sulit berjalan dan menghindari kerumunan," tuturnya.
Namun, tantangan utama dalam upaya vaksinasi adalah jumlah vaksin yang terbatas. Sebab, vaksin jadi rebutan di seluruh dunia. Bahkan, banyak negara belum bisa memulai vaksinasi. "Target kita vaksinasi selesai satu tahun. Enam bulan pertama hanya ada 90 juta dosis vaksin untuk 45 juta rakyat Indonesia," tukasnya.
Selanjutnya, pada enam bulan berikutnya, sekitar 140 juta orang harus divaksin. Diperlukan sinergitas dengan berbagai pihak. Sebab, Kemenkes tidak bisa melakukannya sendirian. (rh/fin)
