Warning KPK, RS Sunat Insentif Nakes

JAKARTA - Insentif tenaga kesehatan (nakes) disunat manajemen rumah sakit (RS). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bereaksi.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan pihak telah menerima aduan terkait adanya pemangkasan insentif bagi naker oleh sejumlah manajemen RS. Nilai potongan hingga mencapai 70 persen.

BACA JUGA:  Anies Sempat Bangga Cipinang Engga Kena Banjir, Eh Kini Banjir, Ferdinand: Sombong Berbalut Kebohongan

"KPK mengingatkan agar manajemen rumah sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," tegasnya, Selasa (23/2).

BACA JUGA:  Kasus Suap Bansos, Sidang Perdana Dua Penyuap Eks Mensos Digelar Besok

Dijelaskannya, dari informasi yang diperoleh insentif yang diterima nakes dipotong secara sepihak oleh manajemen rumah sakit. Lalu potongan itu diberikan kepada pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien COVID-19.

BACA JUGA:  Banjir DKI Jakarta dan Jabar, PLN Gerak Cepat Amankan Listrik di Wilayah Terdampak Banjir

Dikatakannya, pada Maret hingga akhir Juni 2020, melalui kajian cepat terkait penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan nakes berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Permasalahan itu di antaranya yakni potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

BACA JUGA:  Disuntik Dosis Pertama, Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Program Vaksinasi Covid-19

"Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Kemudian permasalahan proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif.

Atas permasalahan tersebut, KPK telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan berupa, pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja yakni BOK atau BTT.

BACA JUGA:  Listrik Terdampak Banjir di DKI Jakarta Pulih, Demi Keselamatan Pelanggan PLN Tetap Siagakan Personil

Rekomendasi berikutnya mengenai pembayaran insentif dan santunan nakes di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. Kemudian pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada tenaga medis.

"Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani COVID-19," ujarnya.

BACA JUGA:  Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Belum Tentukan Tersangka

Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.

BACA JUGA:  Kapolri Keluarkan SE, Tersangka UU ITE Minta Maaf tak Ditahan, Bagaimana Kasus Abu Janda?

Pemberian insentif dan santunan kepada nakes diatur pemerintah melalui Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/278/2020 sebagai bentuk penghargaan bagi nakes yang menangani COVID-19.

Namun, dalam perjalanannya, sejumlah nakes masih belum menerima bonus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tersebut.

LaporCovid-19 menemukan 75 persen dari total 3.689 nakes belum menerima atau tidak mendapatkan insentif sama sekali. Temuan itu berdasarkan data yang dikumpulkan melalui google form dan disebarkan pada 8 Januari hingga 5 Februari 2021.

BACA JUGA:  Kapolri Keluarkan SE, Tersangka UU ITE Minta Maaf tak Ditahan, Bagaimana Kasus Abu Janda?

Pendataan ini dibantu sejumlah organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI).

BACA JUGA:  Dinilai Layak Dihukum Mati karena Kasus Narkoba, Polri Masih Dalami Keterlibatan Kompol Yuni

Di sisi lain, juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan isentif bulan November dan Desember 2020 untuk nakes segera cair. Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan bahwa insentif dari tenaga kesehatan ini dapat dicairkan," katanya.

BACA JUGA:  Dukung Oposisi Kudeta Militer, Polisi Tangkap Aktor Terkenal Myanmar

Wiku meminta fasilitas kesehatan mempersiapkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Agar proses pencairan isentif bisa cepat terlaksana.

"Kemudian berkas tersebut bisa diberikan kepada Dinas Kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing agar semuanya menjadi lancar," ucapnya.

Sebelumnya, saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji segera mencairkan insentif nakes yang belum dibayarkan pada periode November-Desember 2020.

BACA JUGA:  PLN Sigap Pulihkan Listrik Terdampak Banjir di Karawang dan Himbau Warga Untuk Tetap Waspada

“Insha Allah, Saya sudah sampaikan ini ke Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya bisa dipercepat, agar kita bisa membayarkan untuk yang bulan Desember 2020,” kata Budi.

Mengenai keterlambatan insentif nakes periode Desember 2020, menurutnya, karena penagihannya diajukan satu bulan sesudahnya, yakni Januari 2021.

"Penagihan periode Desember 2020 memang baru diajukan pada Januari 2021. Oleh karena itu, insentif nakes Desember 2020 masih menunggu anggaran tahun 2021 pada Januari," ujarnya.(gw/fin)