Kebijakan Pemerintah, UMKM Banyak Gulung Tikar 

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam penanganan pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka banyak yang gulung tikar.

“Dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah yang mengganggu UMKM tidak bisa bertahan atau gulung tikar adalah kebijakan lockdown atau PSBB, PPKM. Apapun namanya ini yang mengganggu sejak awal,” kata Ketua Ikhsan Ingratubun dalam video daring, Kamis (11/2).

Dia menilai, kebijakan yang berumbah-ubah membuat interaksi antara penjual dan pembeli menjadi jauh, sehingga pendapatan UMKM terus mengalami penurunan. Kondisi itulah yang membuat UMKM tidak mampu untuk bertahan mempertahankan usahanya.

BACA JUGA:  Ferdinand: Saya Belum Temukan Pengkritik Jokowi Ditangkap dan Dipenjara

Dikatakan, penerapan PSBB pada awal dan pertengahan pandemi Covid-19 ini membuat UMKM sangat terdampak parah, terutama usaha mikro. Baru kemudian, pada November dan Desember 2020 UMKM mulai bangkit, meski dibayangi kebijakan PSBB Jawa-Bali.

“Apakah kebijakan itu bermanfaat bagi UMKM? ternyata tidak. Akhirnya kita bersyukur bahwa pemerintah telah mengevaluasi, akhirnya tidak memberlakukan PSBB secara besar tapi PPKM secara mikro, kami menyambut baik,” tuturnya.

Dia menyambut baik adanya stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah untuk UMKM. Menurut dia, bantuan tersebut sangat dibutuhkan UMKM untuk bisa bertahan maupun melanjutkan usahanya.

BACA JUGA:  Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Jumat, 12 Februari 2021

Untuk itu, pada 2021 ini ia meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan stimulus lanjutan kepada UMKM. “Kami berharap di tahun 2021, karena belum ada jaminan penanganan Covid-19 secara bagus maka kami meminta kepada pemerintah melalui Kemenkop dan UKM, UMKM segera mendapatkan stimulus,'' ucapnya.

Terkait kebijakan PPKM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya memprediksi, ekonomi Indonesia akan tumbuh melambat pada kuartal I/2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Setali tiga uang, perlambatan aktivitas ekonomi akan menekan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbanyak Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi ekspor dan investasi sebenarnya sudah menunjukkan secercah harapan di kuartal I/2021. Seiring dengan pemulihan permintaan global.

BACA JUGA:  Innalillah, Budayawan Prie GS Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

“Melihat angka dari ekspor di Desember 2020 saja tumbuh 8,4 persen, meski keseluruhan tahun masih minus 2,6 persen. Tapi trennya pemulihan dari ekspor meningkat. Artinya kalau Amerika Serikat (AS), Eropa pulih dan jelas China pulih duluan, maka kita akan litat ekspor kita menjadi lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi investasi juga menunjukkan pemulihan, karena menurut Sri Mulyani, perbankan sudah mulai melihat adanya perbaikan demand masyarakat. Dus, kredit akan menggeliat di awal tahun ini.

Adapun secara keseluruhan tahun, bendahara negara ini optimistis pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 masih di level 5 persen year on year (yoy). Ini sesuai dengan target pemerintah dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Tahun Anggaran 2021. (din/fin)