Resesi Berlanjut di 2021

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2020 minum 2,19 persen. Meski capaiannya membaik dibandingkan kuartal sebelumnya, namun status resesi masih belum lepas dari perekonomian Indonesia di tahun 2021.

"Hampir semua ekonomi negara di dunia mengalami hal yang sama seperti Indonesia, masih terkontraksi," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam video daring, kemarin (5/2).

BACA JUGA:  Pemerintah Beri Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi Pelaku Koperasi dan UMKM

Suhariyanto menyebut, ekonomi Amerika Serikat minus 3,5 persen, Singapura minus 5,8 persen, Korea Selatan minus 1,01 persen, Hong Kong juga lebih dalam yaitu minus 6,1 persen, dan Uni Eropa minus 6,4 persen.

BACA JUGA:  Masuk Daftar 21 Pahlawan Transportasi Dunia, Anies Sejajar dengan Elon Musk

"Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen. Angka ini diperoleh setelah realisasi pertumbuhan di kuartal IV/2020 minus sebesar minus 0,42 persen," katanya.

"Ada perbaikan (pertumbuhan ekonomi) meski belum sesuai harapan, kita perlu evaluasi mana yang bagus kemudian diperkuat supaya pertumbuhan ekonomi di triwulan berikutnya bisa tumbuh sesuai harapan," tambahnya menjelaskan.

BACA JUGA:  Diterapkan di Stasiun KA Mulai 5 Februari, Begini Syarat Tes Covid-19 Pakai GeNose C19

Kendati demikian, Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto berpendapat meskipun secara faktual kondisi perekonomian membaik, namun untuk kembali ke kondisi normal, hal itu masih cukup jauh dan belum akan terjadi tahun ini.

BACA JUGA:  Menko Perekonomian Ungkap Pemerintah Berencana Berlakukan PPKM Skala Mikro

"Kalau kita menggunakan kata pulih atau normal, itu harus kembali ke 2018 atau 2019. Artinya kalau acuannya untuk PDB (kembali) 5 persen, belum tahun ini. Karena menurut hitungan saya tahun ini kita tumbuh 4 persen saja sudah bagus, sudah positif tapi kan belum kembali ke 5 persen, artinya belum normal atau pulih," ujar Ryan kepada FIN, kemarin.

Menurut Ryan, untuk menjadi pulih, ada beberapa indikator ekonomi yang terpenuhi, antara lain yakni tingkat konsumsi rumah tangga yang naik, dan peningkatan PDB di pulau Jawa. "Mudah-mudahan Jawa bisa reborn cepat sehingga bisa mengembalikan recovery ekonomi kita. Kuncinya di Jawa, sebab pertumbuhan di luar pulau Jawa mungkin ada yang bagus, contohnya Sulawesi 6 persen, namun berapa kontribusi 6 persen Sulawesi tersebut terhadap nasional, sangat kecil," ucapnya.

BACA JUGA:  Henry Subiakto Diduga Sindir Susi Pudjiastuti Soal Pendidikan, Said Didu: Pencundang Selalu Merasa Lebih Hebat

Dikatakan Ryan, ada tiga kunci perubahan yang menentukan pemulihan ekonomi nasional. Pertama yaitu vaksin, kedua Undang-Undang Cipta Kerja, dan ketiga yaitu disiplin menjalankan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas).

BACA JUGA:  Iri Lihat Vanessa Angel Main Couple Challenge, Robby Purba ‘Ditegur’ Bibi Ardiansyah

"Percuma ada vaksin kalau kita ceroboh dan tidak disiplin 5M, akan kena juga (covid) dan kurva (jumlah korban covid) nya gak turun," tuturnya.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa lemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai kunci perubahan, antara lain mempertahankan daya beli masyarakat menengah, bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

BACA JUGA:  Abu Janda Akui Dibayar sebagai Buzzer, Refly Harun: Ini Money Politik, DPR Harus Investigasi

Program perlinsos difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja dan di saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebagai program prioritas.

Sementara itu, consumer confidence dari kelompok menengah ke atas juga didorong dengan upaya Percepatan Penanganan Covid-19 agar kelompok tersebut kembali berbelanja. "Vaksinasi untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai herd immunity 181,55 juta penduduk juga dilakukan untuk mendukung consumer confidence seluruh tingkatan masyarakat," ujar Airlangga di Jakarta, kemarin (5/2).

BACA JUGA:  Ferdinand Sentil Kader Demokrat: Saya Tidak Cari Pekerjaan di Partai, Beda Sama Kalian

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti penyediaan APD, sarana pra sarana, dan alat kesehatan. Selanjutnya, tentang Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja. “Penerapan UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang," pungkas Airlangga. (git/din/fin)