PBB: Cina Coba Halangi Upaya Penggagalan Kudeta di Myanmar

JAKARTA - Dewan Keamanan PBB menduga Cina menghalangi upaya penggagalan aksi kudeta militer di Myanmar. Itu diketahui setelah pihaknya melakukan pertemuan tertutup pada Selasa (2/2) yang membahas perkembangan di Myanmar.

Namun dalam pertemuan itu, DK PBB gagal meraih persetujuan membuat pernyataan bersama. Pasalnya, Cina dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto tidak mendukung.

"Cina dan Rusia meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat, seperti dikutip dari AFP, Kamis (4/2/2021).

BACA JUGA:  Satgas Ingatkan Vaksin dan Prokes Saling Melengkapi Cegah Covid-19

Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji, akan mengerahkan komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar. Dia ingin memastikan kudeta di negara Asia Tenggara itu gagal.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional, untuk memberikan tekanan kepada Myanmar, untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," ujar Guterres

"(Kudeta) ini benar-benar tidak dapat diterima, setelah pemilu—yang saya yakini berlangsung normal—dan setelah periode transisi yang besar," imbuhnya.

Usulan pernyataan sikap mengutuk kudeta Myanmar telah diajukan oleh Inggris, untuk didiskusikan oleh 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB.

BACA JUGA:  Usai Sindir Susi, Dewi Tanjung Kini Sebut AHY Anak Ingusan Minim Pengalaman

Pernyataan itu menyerukan agar militer Myanmar menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus terlebih dulu. Para diplomat mengatakan, rumusan di dalamnya perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari Cina dan Rusia, yang diketahui menjadi “pelindung” Myanmar di Dewan Keamanan PBB.

"Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar, dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, yang juga menjadi presiden DK PBB saat ini.

BACA JUGA:  Bupati Terpilih Warga Negara AS, KPU Pastikan Tidak Ada Sengketa dalam Pilbup Sabu Raijua

Menanggapi tuduhan itu, Kementerian Luar Negeri Cina menepis anggapan negaranya mendukung atau secara diam-diam menyetujui kudeta militer di Myanmar.

Juru Bicara Kemlu China Wang Wenbin menegaskan, bahwa teori soal dukungan negaranya dalam penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tidak benar.

"Teori secara relevan tidak benar. Sebagai negara tetangga Myanmar yang ramah, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat dan menegakkan stabilitas politik dan sosial," kata Wenbin, dikutip dari Reuters.

Dapat diketauhui, tentara Myanmar menahan pemimpin pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi, serta pejabat lainnya pada Senin (1/2/2021). Militer menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan partai Suu Kyi.

BACA JUGA:  Kemenag Terbit Surat Edaran Larang Pegawai Afiliasi dengan PKI, HTI hingga FPI

Kekuasaan pemerintahan Myanmar telah diambil alih secara paksa oleh panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing, yang kemudian memberlakukan keadaan darurat untuk satu tahun ke depan. Selain itu, Min juga menunjuk 11 pejabat menteri baru menggantikan anggota kabinet Suu Kyi.

"Militer terpaksa mengambil alih kekuasaan terkait tuduhan kecurangan dalam pemilu tahun lalu, demi kepentingan negara," kata Min. (der/fin)