APBD Fokus Kesehatan dan Ekonomi

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar anggaran dalam APBD dapat terealisasi untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Tujuan utamanya, untuk menyelamatkan ekonomi di daerah masing-masing.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, penyelamatan ekonomi diutamakan UMKM mikro dan ultra mikro. Upaya ke depan, yang diiperlukan sinergi antara Pemerintah dan dukungan Pemda di 548 daerah.

BACA JUGA:  Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Kepulauan Seribu

Diketahui, penggunaan APBD 2021 difokuskan agar pemerintah daerah sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan. Dengan prioritas utama, yaitu pada penanganan kesehatan dengan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Tak hanya itu, realisasi APBD Tahun 2021 juga difokuskan pada perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Kemudian fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi daerah.

Juga mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

BACA JUGA:  Bicara Baik-baik Masalah Warisan dengan Teddy, Rizky Febian: Yang Penting Mama Tenang

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, terdapat dua hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, yakni soal percepatan penggunaan APBD, dan soal iklim investasi.

“Tidak hanya iklim investasi dari dalam negeri, tetapi juga bagaimana iklim investasi yang ada di luar negeri, karena APBN dan APBD itu hanya stimulus ekonomi dan perlu didukung iklim investasi,” tuturnya.

Dari aspek kesehatan, terlebih untuk mengatasi pandemi Covid-19, dibutuhkan peran serta kepala daerah, terutama program vaksinasi Covid-19. Dukungan itu dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Provinsi dan kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.

BACA JUGA:  Pemkot Surabaya Bakal Blokir Data Kependudukan Pelanggar Prokes Covid-19

Dalam pelaksanaan vaksinasi, dukungan pemerintah daerah meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin.

Sebelumnya, Mendafri Tito Karnavian mengatakan, APBN dan APBD menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada Tahun 2021, ekonomi diproyeksikan dapat meningkat dan mencapai kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen. Sebagaimana proyeksi Kementerian Keuangan pertumbuhan ekonomi didorong oleh kebijakan pemerintah yaitu program PEN dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

BACA JUGA:  KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Meski Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Dihentikan

Berkaitan itu dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. “Bahkan Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I Tahun 2021 sejak dini,” katanya.

Pemerintah daerah diminta untuk mendukung percepatan penggunaan dan penyerapan APBD secara tepat sasaran, sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Penyerapan dilakukan secara proporsional setiap bulannya. Jika diperlukan dapat dibuat rencana penyerapan per triwulan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Di samping itu, kepala daerah juga diminta mempermudah investasi di daerah, baik oleh investor dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, melalui proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Jangan mengambil kebijakan yang mempersulit iklim investasi, dukung sesuai aturan yang berlaku. (khf/fin)