JAKARTA – Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandemi diharapkan bisa memulihkan ekonomi nasional. Stimulus yang diberikan langsung kepada masyarakat diharapkan bisa menahan dari keterpurukan. Terlebih, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan vaksin gratis.
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kunia mengatakan, pada masa pandemi ini pemerintah pusat memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk melindungi dari keterpurukan yang semakin dalam. Oleh karena itu, menurutnya harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) yang mengurusi permasalahan moneter, untuk pulihkan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika berjalan dengan sinergi dan terorganisasi dengan baik antar satu daerah dengan daerah yang lain, maka kondisi ekonomi akan cepat pulih.
Indah menjelaskan, di masa pandemi ini pemerintah mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,5 sampai 5,5 persen.
Sementara saat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal III Tahun 2020 terkontraksi menjadi minus 3,49 persen, dan Jatim minus hingga 3,75 persen.
Ia menerangkan dari Kunker Komisi XI DPR RI ke beberapa daerah, terdapat hubungan korelatif antara jumlah kasus di suatu daerah, termasuk performance perekonomiannya.
“Semakin tinggi kasus positif Covid-19 di suatu daerah semakin dalam pula kontraksi ekonominya. Maka saya pikir bagaimana upaya pemerintah daerah yang dilakukan beserta seluruh stakeholder harus sejalan,” kata Indah.
Terpisah, Pakar Ekonomi Roy Sembel memprediksi ekonomi Indonesia akan menguat pada 2021, dengan pertumbuhan berkisar 3-5 persen. Vaksin virus corona yang secara gratis diberikan akan memberikan dampak positif bagi keadaan psikologis masyarakat.
“Peran serta seluruh elemen masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia," tuturnya, Sabtu (19/12).
Ia melanjutkan, ekonomi nasional sudah mulai tertekan sejak kuartal I-2020 yang hanya tumbuh 2,97 persen. Lalu, terkontraksi hingga minus 5,32 persen pada kuartal II.
"Kuartal III dan IV, mulai ada perbaikan. Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang besar, dan perguruan tinggi dapat mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital ekonomi,” paparnya.
Selanjutnya, sejumlah upaya juga masih terus dilakukan. Termasuk salah satunya dengan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurutnya, perbaikan regulasi melalui Omnibus Law Cipta Kerja ramah terhadap aliran modal dalam maupun luar negeri.
“Indonesia memiliki kekuatan keanekaragaman hayati yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diprediksi di tahun 2021, investasi akan semakin meningkat,” tandasnya. (khf/fin)
