Edhy Tandatangani Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mundur usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster.

Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan Edhy Prabowo pun sudah menandatangani surat pengunduran dirinya dari jabatannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy, kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).

BACA JUGA:  Belum Sepekan Menikah tapi Sudah Kerja, Netizen Puji Istri Denny Sumargo

Antam menyebut kini pihaknya tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo. Sebab hanya Presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Sementara ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Antam menegaskan di situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa.

Pegawai di pusat maupun unit pelayanan teknis (UPT) daerah tetap bekerja dan tetap beroperasi normal.

"Yang pasti, layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor," ujar Antam.

BACA JUGA:  NOAH Sabet Tiga Piala, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2020

Menanggapi penunjukan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim, Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muh Arifuddin meminta agar pemerintah fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudi daya yang terdampak krisis, jangan terjebak program pencitraan yang tidak perlu," katanya dalam keterangananya.

BACA JUGA:  Usai Ditetapkan Tersangka, Edhy Prabowo Bakal Mundur dari Gerindra dan Menteri KKP

Senada diungkapkan Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan. Dia mengatakan kasus dalam perizinan ekspor benih lobster menunjukkan selama ini KKP hanya fokus kepada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas lainnya sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya," katanya.

BACA JUGA:  MUI tak Sepakat Kapolri Dijabat Oleh Non Muslim, Refly Harun: Sah-Sah Saja, Itu Akal Sehat

Dia pun mengingatkan, pada masa pandemi, Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri bekerja keras dan mencari terobosan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat. Padahal KKP mempunyai peran memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.

"Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP di mana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliun," kata Abdi.

BACA JUGA:  LPSK Bakal Segera Fasilitasi Pemberian Kompensasi Korban Bom Bali I dan II

Kondisi ini, sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn stimulus pemerintah. Ia mengemukakan, hal yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp1,01 triliun.

"Tujuan pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," katanya.

BACA JUGA:  Menjelang Akhir Tahun, Bea Cukai Gencarkan Operasi Gempur Rokok Ilegal

Di sisi lain Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan izin ekspor benih lobster bermasalah sejak awal.

"Pemberian izin ekspor benih lobster sangat-sangat bermasalah sejak dari awal, khususnya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas," katanya.

Susan mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan.

Bahkan, ORI menyebut izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.

"Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut," ungkapnya.

BACA JUGA:  Bank Sampah Bintang Mangrove Sukses Tarik Influencer Instagram dari Jakarta

Susan mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy Prabowo.