Menurut Satriwan, rekrutmen guru pola ikatan dinas ini memberikan setidaknya dua manfaat sekaligus. Yakni guru yang direkrut adalah benar-benar guru pilihan dan memiliki kompetensi sejak mulai kuliah di LPTK yang berstatus PNS dan rekrutmen guru pola ikatan dinas sejak di LPTK ini dapat memenuhi kekurangan guru secara nasional.
BACA JUGA: Singgung Vicky, Curhatan Kalina Ocktaranny untuk Azka Corbuzier Bikin Baper
"Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru adalah keharusan yang mesti dipenuhi oleh negara, baik Kemdikbud/Kemenag maupun pemerintah daerah," tuturnya.Di sisi lain, Satriwan mengaku kecewa melihat fakta, masih banyaknya daerah provinsi dan kota/kabupaten yang anggaran pendidikannya dalam APBD masih jauh di bawah 20 persen. Padahal, telah menjadi kewajiban daerah (dan pusat) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
"Bahkan, P2G menemukan ada Pemda yang anggaran pendidikannya di bawah 5% APBD. Belum lagi, berapa persen yang bisa kita harapkan alokasinya untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru? Tak bisa berharap banyak akan peningkatan kualitas guru kalau begini," pungkasnya. (der/fin)
