JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Kemendagri ikut memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) dalam menyiapkan formasi kebutuhan guru di daerah.
Sehingga, kebutuhan satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat terpenuhi pada 2021 mendatang.
“Selanjutnya pemda agar mengajukannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Maruf Amin saat mengikuti acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Senin (23/11).
BACA JUGA: Kabar Baik, Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK Hingga Tiga Kali
Maruf mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran belanja pegawai untuk peserta seleksi yang lulus pada tahap pertama.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran belanja untuk satu juta guru PPPK.
“Pengumuman rencana seleksi ini dimaksudkan agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik,” imbuhnya.
Untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian, lanjut Maruf, Kemendikbud bakal menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara daring.
BACA JUGA: Kemendikbud Bakal Rekrut Guru PPPK di 2021, Gajinya Disebut Lebih Manusiawi
Sehingga calon peserta diharapkan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan maksimal agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan.
Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim membeberkan hingga saat ini formasi yang disampaikan pemda baru sekitar 200 ribu guru.
Sementara, target Kemendikbud untuk guru honorer melalui seleksi terbuka tersebut mencapai satu juta guru.
“Masih ada gap, perbedaan antara formasi yang sudah diterima dengan jumlah yang seharusnya ada. Jadi, kami mohon semua pemda mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Kalau lolos tes PPPK ini, maka anggarannya akan dijamin pemerintah pusat, tidak perlu khawatir,” ujar Nadiem.
BACA JUGA: Guru Honorer Bisa Jadi ASN Jalur PPPK
Adapun Seleksi guru PPPK yang dibuka pada 2021 bisa diikuti oleh semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Seleksi tersebut dibiayai sepenuhnya dengan anggaran Kemendikbud.
