Mendagri Terbitkan Ketentuan Sanksi, Ridwan Kamil Siap Datangi Bareskrim

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan aturan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Salah satu sanksi terberat adalah pemberhentian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan Mendagri Tito menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Dalam instruksi tersebut, Mendagri akan memberikan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajiban-nya sebagai kepala daerah. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin (16/11).

"Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," katanya dalam keterangannya, Kamis (19/11).

BACA JUGA:  Yuk Kenalan Sama Pantai Temajuk Primadona Destinasi Wisata di Kabupaten Sambas

Dikatakannya, Instruksi Mendagri tersebut juga mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Begitu juga, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda.

"Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.

BACA JUGA:  Sambut Baik Sosialisasi PPK-BLUD, Bupati Anas Akui Sampah akan Jadi Perioritas Pembangunan 2021

Dikatakannya, ada beberapa poin utama dalam instruksi tersebut.

"Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan," papar-nya.

Kedua, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif mencegah penularan COVID-19. Pencegahan dapat dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi prokes. Dan tidak ikut dalam kerumunan.

BACA JUGA:  Nikita Mirzani Bilang Rajin Salat Belum Tentu Masuk Surga, Ustad Hilmi: Mang Kamu Punya Orang Dalam?

"Keempat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda. Pada Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian," katanya.

Sementera itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam keterangannya menegaskan siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pelanggaran prokes di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat acara Rizieq Shihab, Jumat (13/11). Kang Emil begitu biasa disapa akan dimintai klarifikasinya.

BACA JUGA:  Ferdinand Desak Polisi Periksa Rizieq Shihab Terkait Pelecehan Agama: Saya Yakin Itu Harapan Banyak Orang

"Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (hari ini -red, Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum," katanya di Bandung, Kamis (19/11).

Dia akan datang didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar.

"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," lanjutnya.

Dia mengatakan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," katanya.

BACA JUGA:  Ferdinand Desak Polisi Periksa Rizieq Shihab Terkait Pelecehan Agama: Saya Yakin Itu Harapan Banyak Orang

Menurutnya, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.