Penolakan Sawit Indonesia di Swiss Masuk Tahap Referendum

JAKARTA - Produk sawit Indonesia terus mendapat ancaman dari pasar global. Kali ini, gerakan menolak impor minyak sawit dari Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Swiss tengah diaambang proses referendum.

Seperti dilansir Swiss Info, Selasa (17/11), usulan jajak pendapat menolak impor minyak sawit dari Indonesia diajukan oleh serikat tani Swiss, Uniterre.

Seorang petani anggur, Willy Cretegny menagatakan, bahwa gagasan mereka disebut didukung oleh 50 organisasi. Uniterre dilaporkan berhasil mendapatkan 59.200 tanda tangan penduduk yang mendukung usulan referendum untuk menolak impor minyak sawit dari Indonesia. Mereka mendaftarkan gagasan jajak pendapat itu kepada Mahkamah Federal di Bern.

BACA JUGA:  KPK Pastikan Kejagung dan Polri Akan Kirimkan Salinan Berkas Djoko Tjandra

Dalam sistem demokrasi di Swiss, masyarakat atau individu diperbolehkan menolak aturan atau kesepakatan yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah akan menggelar referendum untuk menentukan nasib kesepakatan atau sebuah aturan, asalkan pihak yang mengajukan bisa mengumpulkan minimal 50 ribu dukungan dalam bentuk tanda tangan, dalam jangka waktu seratus hari setelah perjanjian atau rancangan aturan itu diajukan.

Jika dalam proses verifikasi terhadap dukungan disetujui, maka pemerintah wajib menggelar jajak pendapat.

BACA JUGA:  Iming-iming Rp100 Ribu, Polisi Bekuk Pemilik Warnet yang Cabuli Lima Pelanggannya

Dikutip dari CNN, Uniterre dan beberapa pihak lain mempermasalahkan soal perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) tentang minyak sawit antara Indonesia dengan sejumlah negara Eropa, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtenstein. Kesepakatan itu diteken pada 19 Desember 2019 lalu.

Di dalam perjanjian itu disebutkan kedua belah pihak membebaskan sejumlah komoditi dari pajak, dan memangkas tarif impor minyak sawit dari Indonesia sebesar 40 persen.

Menurut Uniterre, pemerintah Indonesia masih belum mau menerapkan standar lingkungan dan sosial untuk mencegah kerusakan hutan tropis.

BACA JUGA:  Serahkan Insentif untuk Guru Ngaji, Bupati Anas: Mari Bangun Banyuwangi dengan Prasangka Baik

Mereka juga menentang undang-undang dan peraturan yang diusulkan untuk konsesi pertambangan, proyek infrastruktur, kertas dan kehutanan.

Para pendukung referendum berkeras bahwa ini akan berdampak buruk bagi iklim dan lingkungan, serta bagi petani kecil dan masyarakat adat.

Cretegny sebagai salah satu penggagas referendum meminta penduduk Swiss untuk menghasilkan dan mengkonsumsi minyak sawit dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

"Kita harus menghormati lingkungan kita sebagai satu kesatuan baik dari segi alam, sumber daya, lansekap, hak asasi manusia, kondisi sosial dan ekonomi," kata Cretegny. (der/fin)