7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

JAKARTA - Masih ada warga yang menolak divaksin, jika ada program vaksinasi. Umumnya warga tersebut merasa tak yakin dengan keamanan vaksin.

Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF terungkap 7,6 persen masyarakat di Indonesia menolak vaksin COVID-19. Mereka masih ragu dengan keamanan.

"Pertanyaan dari survei tersebut, jika pemerintah memberikan vaksin COVID-19, apakah Anda dan keluarga akan ikut imunisasi? Sebanyak 7,60 persen menjawab tidak mau," katanya, saat diskusi daring dengan tema Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, Senin (26/10).

BACA JUGA:  Bekuk Gaethje, Manajemen Khabib Nurmagomedov Langsung Respon Arie Untung, Ada Apa?

Meski demikian, sebagain besar masyarakat, Indonesia setuju menerima vaksin COVID-19. Total yang menjawa setuju yakni 64,81 persen.

"Namun tidak sedikit pula, masyarakat yang belum tahu divaksin atau tidak. Totalnya sebanyak 27,60 persen," ungkapnya.

Dijelaskannya, dari 7,60 persen masyarakat yang eggan divaksin memiliki beragam alasan berbeda. Namum umumnya, atau 59,03 persen tidak yakin dengan keamanana vaksin.

Alasan lainnya, masyarakat tidak yakin dengan efektivitas vaksin sebesar 43,17 persen. Lalu, sebanyak 24,20 persen takut efek samping vaksin dan 26,04 persen tidak percaya vaksin.

BACA JUGA:  Angkasa Pura I Gelar Konser Virtual Sumpah Pemuda di Bandara Internasional Yogyakarta

"Ditemukan juga alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama, sebesar 15,97 persen, dan 31,24 persen karena alasan lainnya," katanya lagi.

Untuk itu, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan melibatkan WHO dan UNICEF pada 30 September 2020 tersebut, dia berharap semua elemen melakukan komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat.

"Ini perlu disampaikan pentingnya vaksin," katanya.

Terlebih, dalam waktu dekat pemerintah segera melakukan vaksinasi sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, terutama yang menolak divaksin tersebut.

Diterangkannya, vaksin hanya salah satu cara dari sekian banyak upaya penananganan wabah. Jadi bukan bukan satu-satunya, apalagi senjata pamungkas.

BACA JUGA:  Sakit Hati Islam Disebut Teroris, Paul Pogba Dikabarkan Keluar dari Timnas Prancis

"Jadi manfaat vaksin, selain mengontrol kematian juga mencegah kecacatan dan komplikasi akibat penyakit," katanya.

Sebagai contoh, vaksin campak, telah berhasil menyelamatkan nyawa manusia sekitar 2,7 juta. Lalu dua juta dari bahaya tetanus dan satu juta karena pertussis. Bahkan, beberapa penyakit telah dieradikasi, misalnya cacar api, yang terjadi pada 1979.

Karena efektivitas vaksin, maka terjadilah eradikasi dan tidak ada lagi penyakit tersebut di dunia. Selain itu, terdapat pula eliminasi atau penurunan pada beberapa penyakit, di antaranya rubella, campak dan pertussis.

"Pada intinya vaksin menimbulkan kekebalan pada individu, kelompok dan juga global," katanya.

BACA JUGA:  Viral Film Pendek Gus Muawafiq Dianggap Lecehkan Muslim Bercadar sebagai Kelompok Radikal

Presiden Joko Widodo pun mengatakan pentingnya menerapkan strategi komunikasi publik dalam rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat.

"Ini penting sekali, strategi komunikasi publik disiapkan dengan baik," katanya.

Dikatakannya, strategi komunikasi publik yang tidak efektif akan berakibat buruk seperti halnya saat masyarakat merespon UU Cipta Kerja.